Rapat Kabinet Terbatas, 27 Agustus 2019: Presiden Jokowi Serius Soroti Masalah Impor Sampah

JAKARTA - Hari ini, tiga tahun yang lalu, 27 Agustus 2019, Presiden Jokowi minta penanganan impor sampah dan limbah dari negara maju ditanggapi serius. Pandangan itu disampaikannya pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor.

Jokowi tak mau Indonesia laksana bak sampah dari negara maju. Kalaupun ingin mengelola sampah, maka prioritas utama Indonesia adalah mengelolah sampah dalam negeri. Sebab, jika melulu mengandalkan impor sampai dari luar negeri lingkungan hidup Indonesia bisa rusak.

Perihal sampah plastik acap kali jadi masalah besar Indonesia. Empunya kuasa sadar diri jika pengelolaan sampah plastik jauh dari kata maksimal. Kebijakannya apalagi. Fakta itu diperparah dengan predikat Indonesia sebagai salah satu negara penghasil polusi sampah plastik di lautan terbesar di dunia.

Anehnya, agenda impor sampah dari negara maju terus berlanjut. Bisnis sampah dianggap menguntung oleh sebagian pengusaha dalam negeri. Iming-iming keuntungan besar yang didapatkan dari negara maju jadi muaranya.

Masalah pun muncul. Sampah impor nyatanya tak semua berhasil didaur ulang. Banyak di antaranya hanya ditampung saja hanya untuk mendapatkan uang. Pemerintah Indonesia pun geram.

Pertengahan Juli 2019, pemerintah langsung mengembalikan 49 kontainer yang berisi sampah plastik ke negara asalnya (Amerika, Jerman, hingga Prancis). Masalah itu sampai pula ke telinga Presiden Jokowi. Orang nomor satu di Indonesia itu mengecam impor sampah dari negera maju.

“Peningkatan impor sampah dan limbah ini harus betul-betul disikapi dengan hati-hati. Di satu sisi, impor terutama scrap kertas dan plastik bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri tetapi di sisi yang lain juga banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan jika sampah atau limbah itu tidak dapat didaur ulang. Dan lebih bahayanya lagi terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun atau B3 yang berbahaya bagi masyarakat,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas sebagaimana dikutip laman Sekretariat Kabinet.

Jokowi segara minta kepada jajarannya untuk serius menanggapi masalah impor sampah. Jokowi mengimbau instansi terkait harus memfokuskan pengelolaan sampah dalam negeri lebih dahulu, dibanding memaksa mengelola sampah plastik dari negara maju.

Tiap ada pelanggaran di lapangan, Jokowi ingin jajarannya segara ambil tindakan tegas. Apalagi masalah impor sampah jika dibiarkan terus menerus, tanpa regulasi yang kuat, lingkungan hidup Indonesia bisa jadi korban.

“Oleh karena itu, langkah-langkah pengendalian harus dilakukan. Yang pertama, kita harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri kita. Yang kedua, regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.”

“Kemudian yang ketiga, juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan. Saya rasa ini koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah,” tambah Presiden Jokowi.