Progres Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Masuk Fase Pemetaan Lahan, Menteri PUPR: Jadi Akses Utama ke IKN
Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Jalan Lingkar Sepaku yang merupakan jalan nasional yang menjadi akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan pembangunan sudah memasuki fase pemetaan lahan atau land development.
“Setelah pemetaan lahan, pemerintah akan memulai pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan tol dan jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara,” kata Menteri Basuki melalui siaran pers, Rabu, 24 Agustus.
Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga segmen 3 hampir selesai dibangun dengan rata-rata progress fisik mencapai 77 persen.
Alokasi APBN terbagi dalam tiga paket dengan total nilai Rp 103,772 miliar.
Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur Junaidi mengatakan, panjang keseluruhan jalan yang dibiayai melalui APBN sekitar 2,91 kilometer.
“Pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 sepanjang 0,75 kilometer, lalu pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2 sepanjang 1,04 kilometer, dan pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3, panjangnya 1,12 kilometer,” jelasnya.
Untuk pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 1 hingga 3 dilaksanakan melalui skema multi year contract (MYC) lanjutan.
Untuk pelaksanaan pekerjaan jalan Lingkar Sepaku segmen I oleh PT Prampus Inti Puspita dengan nilai kontrak kegiatannya senilai Rp 46,693 miliar. Kemudian, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 2, dikerjakan PT Duta Mega Perkasa senilai Rp 48,021 miliar.
Selanjutnya, pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 3 dikerjakan PT Cipta Artha Borneo dengan anggaran sebesar Rp 44,8 miliar.
Junaidi mengatakan, saat ini, kegiatan pembangunan jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sudah selesai tender sehingga dapat segera dilaksanakan.
"Tender proyek untuk pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 telah dibuka dengan nilai pagu paket senilai Rp193,47 miliar, dan persiapan kontrak,” kata Junaidi.
Baca juga:
Pembangunan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia sehingga tetap memperhatikan aspek lingkungan.
Pada tahap awal di tahun 2022-2024, pembangunan yang akan menjadi prioritas Kementerian PUPR meliputi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare.
Infrastruktur prioritas yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR antara lain Istana Kepresidenan, Masjid Negara, perkantoran Kementerian/Lembaga, penataan Kawasan Sumbu Kebangsaan dan Tripraja, hunian ASN, jalan akses dan jalan lingkungan tahap awal, serta infrastruktur dasar permukiman seperti penyediaan air baku melalui Bendungan Sepaku Semoi dan beberapa bendungan lainnya.