Safari Politik Puan Maharani: Kiat PDIP Mencari Simpati, Menjaring Koalisi
JAKARTA - Pelukan hangat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ketika menyambut kedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam safari politik pertamanya, memunculkan kesan kuat kedua partai ini siap berkoalisi dalam Pemilu 2024. Mereka saling rangkul, Puan pun tampak sumringah. Suasana yang tercipta sangat harmonis, lebih seperti pertemuan keluarga.
Bahkan usai pertemuan, Puan sempat berkelakar, “Ini bukan hanya pertemuan antar partai politik, PDIP dan Nasdem, tapi seorang senior, seorang orang tua, seorang om yang menjamu ponakannya.”
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melakukan safari politik pertamanya menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di Nasdem Tower pada Senin (22/8).
Menurut Puan, tidak ada alasan khusus mengapa Nasdem menjadi partai pertama yang dikunjunginya dalam safari politik pertama PDIP.
“Kebetulan, kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi, dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini,” ucapnya.
Yang pasti, kata Puan, sesuai dengan penugasan Rakernas, dia mendapat mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati bersilaturahmi bukan hanya ke Partai Nasdem, melainkan juga ke semua ketua umum partai politik.
Itu sebagai penjajagan guna membuka ruang berkomunikasi. Bagaimanapun, membangun Indonesia harus bersama-sama.
Surya Paloh sependapat. Kedua partai politik, Nasdem dan PDIP merupakan partai nasionalis yang memiliki peran penting dalam dunia politik Tanah Air.
“Hidup matinya perjalanan negeri amat ditentukan oleh sejauh mana barisan nasionalisme untuk tetap bisa mempertahankan posisi, peran, dan eksistensinya. Tidak hanya untuk satu dua kali tahapan Pemilu ke depan, tapi jauh dari itu sepanjang masa dalam kehidupan bangsa yang bernama Republik Indonesia ini,” ucap Surya Paloh.
Surya Paloh pun berkelakar menanggapi tanggapan tentang dukungan Nasdem untuk Puan menjadi calon presiden.
“Kalau saya pribadi, enggak boleh saya melarang Mbak Puan maju,” katanya.
Hasil Rakernas Partai Nasdem memang menempatkan Ganjar Pranowo bersama dua tokoh lainnya sebagai bakal calon presiden, tetapi politik itu dinamis.
“Saya kedatangan Mbak Puan ini kan saya lihat-lihat juga. Mbak Puan, cek punya cek, rupanya ponakan juga dia. Jadi mari kita lihat perkembangan ke depan. Udah ketemu begini masa enggak masuk dalam radar,” ucapnya.
Selanjutnya, kedua tokoh tersebut sepakat akan melakukan pertemuan lanjutan.
“Ini adalah pertemuan yang pertama, namun kami sepakat bukan pertemuan yang terkahir. Bagaimana membangun bangsa dan negara bersama, bagaimana menjalin komunikasi dan sinergi dalam menuju pemilu 2024, sehingga persatuan dan kesatuan tetap bisa berjalan sebagai bangsa Indonesia,” kata Puan.
“In sha Allah kerjasama yang bisa terbangun antara kedua partai ini bisa berjalan konkret dalam menjalankan cita-cita Bung Karno kedepan. Apa yang tadi kami bicarakan tentu saja semata-mata membangun Indonesia Raya yang sejati-jatinya Raya. Artinya, apapun keputusannya dalam dinamika berpolitik, kita harus sepakat, kapan kita harus bertanding, kapan harus bersanding. Semata hanya untuk kesejahteraan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia,” Puan menambahkan.
PDIP Belum Bikin Koalisi Politik
Bila merujuk partai politik yang mendapat kursi di parlemen saat ini, memang tinggal PKS, Partai Demokrat, Nasdem dan PDIP yang belum menentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024.
Golkar, PAN, dan PPP sudah saling menandatangani nota kesepahaman untuk Koalisi Indonesia Bersatu pada 4 Juni 2022. Gerindra dan PKB bahkan sudah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk Pilpres 2024 pada 13 Agustus lalu.
Pada momen pernikahan putri Anies Baswedan pada akhir Juli lalu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat wakil ketua majelis syura partai, Sohibul Iman sempat duduk satu meja.
“Mereka berbincang segala hal, termasuk bincang singkat mengenai peluang berkoalisi. Dibahas tipis-tipis saja,” kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra dalam keterangannya pada 30 Juli lalu.
Namun, hingga saat ini, ketiga partai tersebut seolah masih melihat dan menunggu momen tepat menentukan arah koalisi. Kini, dengan kehadiran Puan Maharani ke Nasdem Tower dalam safari politik PDIP, apakah rencana koalisi ketiga partai tersebut tetap berlanjut? Apalagi, dalam perjalanannya, PDIP selalu ‘berseberangan’ dengan PKS dan Partai Demokrat.
Direktur Eksekutif Indonesia Review, Ujang Komarudin menilai Nasdem memang belum menentukan arah koalisinya. Namun jelas, kehadiran PDIP tidak membuat Nasdem begitu saja meninggalkan Partai Demokrat dan PKS. Bila ingin menjadi jangkar, Nasdem harus bisa merangkul semua partai dan kalangan.
“Kalau nanti terseret-seret dengan arus PDIP, Nasdem juga rugi karena hanya menjadi follower. Padahal, Nasdem ingin menjadi king maker atau penentu,” ucap Ujang kepada VOI, Selasa (23/8).
Dunia politik sangat dinamis, tidak ada yang tidak pasti. Semua bisa terjadi, terlebih saat ini masih tahap awal memprediksi langkah para politisi.
“Kemungkinan nanti bakal lebih banyak kejutan. Soal koalisi belum tentu, bisa iya bisa tidak. Tergantung dari kepentingan politik masing-masing,” tambah Ujang.
PDIP dan Nasdem bisa membangun poros koalisi jika kepentingan kedua parpol bertemu. Misal, satu dari tiga nama bakal calon presiden hasil Rakernas Partai Nasdem disandingkan dengan Puan Maharani sebagai cawapresnya di Pilpres 2024
“Tapi, apakah mungkin PDIP mau mencalonkan Puan sebagai cawapres? Sementara PDIP adalah partai pemenang. Memiliki jumlah kursi terbanyak di parlemen saat ini. Tapi ya, semua masih dinamis. Kita lihat saja nanti,” imbuh Ujang.
Baca juga:
- Autopsi Kedua Brigadir J: Cara Tim Dokter Forensik Mencari Fakta Mendiang Hanya Ditembak Tanpa Disiksa
- Rektor Universitas Lampung, Karomani Kena OTT KPK: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Pendidik yang Korupsi
- Boleh Bersimpati untuk Brigadir J, tapi Stop Merundung Anak-Anak Irjen Ferdy Sambo
- Ketika Kebohongan Putri Candrawathi Menyeretnya ke Jurang Kejahatan yang Lebih Kelam
Sesuai ketentuan presidential threshold, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh Parpol atau gabungan Parpol peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.
Itu berarti tanpa berkoalisi pun PDIP mampu mengusulkan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Sebab, PDIP memiliki 22,3 persen atau 128 kursi di DPR.
Berikut data partai pemilik kursi di DPR saat ini:
- PDIP 128kursi (22,3%)
- Golkar 85 kursi (14,8%)
- Gerindra 78 kursi (13,6%)
- Nasdem 59 kursi (10,3%)
- PKB 58 kursi (10,1%)
- Demokrat 54 kursi (9,4%)
- PKS 50 kursi (8,7%)
- PAN 44 kursi (7,6%)
- PPP 19 kursi (3,3%)