Awalnya Gratis, Vaksin Indovac Bakal Berbayar Rp100.000 per Dosis
JAKARTA - Vaksin COVID-19 BUMN atau Indovac ditargetkan mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari BPOM pada awal pertengahan September. Vaksin ini akan dibanderol di bawah Rp100.000 per dosis.
Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir memastikan untuk saat ini, vaksin BUMN atau Indovac masih gratis untuk masyarakat. Pemerintah masih akan menanggung biayanya dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Itu gratis, pemerintah yang bayar jadi dari APBN, masyarakat bisa menikmati," ujar dia usai acara Ngopi BUMN, di Kementerian BUMN, Senin, 22 Agustus.
Meski begitu, Honesti mengatakan pihaknya membuka kemungkinan vaksin BUMN atau Indovac menjadi berbayar. Namun, Honesti tak secara gamblang mengungkap besaran biaya yang perlu dikeluarkan masyarakat untuk membeli vaksin ini.
Honesti menjelaskan harga yang nantinya ditetapkan akan mengacu pada komponen pembuatan vaksin. Mulai dari bahan baku, hingga proses pembuatannya sehingga siap digunakan.
"Harga nanti mungkin akan kita usahakan dibawah Rp100.000 ya, karena memang prosesnya mostly di atas 80 persen itu kita lakukan di Indonesia, hanya source (sumber bahan baku) vaksinnya yang kita kerja samakan dengan (lembaga) luar (negeri)," katanya.
Baca juga:
- Presiden Jokowi Beri Nama Indovac untuk Vaksin COVID-19 Buatan Bio Farma: Uji Klinis Segera Rampung, September Bisa Dapat Izin EUA dari BPOM
- TJSL Holding Pangan ID FOOD Tembus 224 Persen
- Hilirisasi Nikel Sukses, Jokowi Bidik Penerimaan Rp440 Triliun
- Bio Farma Luncurkan Buku Cara Mendapatkan Vaksin COVID-19
Honesti menjelaskan vaksin produksi BUMN ini akan berbayar dengan catatan status pandemi telah dicabut oleh pemerintah dan menjadi endemi. Dengan begitu, kebutuhan vaksin nantinya tak bergantung pada program yang dijalankan oleh pemerintah.
Sehingga, kedudukan vaksin COVID-19 buatan dalam negeri ini dimungkinkan berbayar seperti vaksin pada umumnya.
Lebih lanjut, Honesti menerangkan adanya kemungkinan status pandemi akan berakhir pada 2023 mendatang, namun produksi vaksinnya akan tetap berjalan. Namun, skala produksinya tidak akan sebanyak seperti saat ini.
"Nanti kita lihat kalau seandainya sekarang pemerintah pakai APBN, kita kasih pemerintah semua. Tapi kalau tahun depan enggak ada lagi, pandemi ini dicabut, masuk ke endemi, ya kaya vaksin flu aja, jadinya berbayar," tuturnya.