32 Ribu Warga Pasaman Barat Masih Miskin, Pemkab: Angka Kemiskinan Daerah Otomatis akan Menjelaskan Sisi Kesehatannya
SUMBAR - Sedikitnya 7,51 persen atau setara dengan lebih dari 32 ribu jiwa warga Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) masih hidup dalam kemiskinan.
Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto mengatakan pihaknya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya.
"Angka kemiskinan di daerah kita masih tinggi, mencapai 7,52 persen dan akan diupayakan penurunannya menjadi 6,58 persen pada 2026," kata Risnawanto di Simpang Empat, Sumbar, Rabu 10 Agustus.
Ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu prioritas capaian pembangunan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Dalam menindaklanjuti upaya tersebut, Pemkab Pasaman Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bidang Sosial Budaya dan pihak terkait telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan daerah, Selasa 9 Agustus.
Untuk menurunkan angka kemiskinan itu, kata dia, diperlukan langkah strategis dan sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
"Ini menjadi tugas kita bersama. Sejak Indonesia merdeka, angka kemiskinan masih menjadi permasalahan. Kita harus bersinergi dan fokus menuntaskan dan menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat hingga target dapat kita raih. Bagaimana meningkatkan sinergisitas data semua OPD", ujarnya disitat Antara.
Ia meminta kesepahaman semua organisasi perangkat daerah bersama-sama menjalankan program ke masyarakat secara langsung.
Kemiskinan, kata dia, menjadi faktor utama yang memiliki kaitan dengan faktor lain seperti pendidikan dan kesehatan.
Untuk itu, ia berharap, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Pasaman Barat yang hadir berusaha dan bekerja secara maksimal dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat menjadi 6,58 persen.
Baca juga:
- Selain Instruksikan Tembak Brigadir J, Perintah Irjen Ferdy Sambo ke 31 Anggota Pelanggar Kode Etik Diusut Polri
- 3 Ketum Parpol KIB Tiba di KPU, PAN Jadi yang Pertama Berikan Berkas Daftar Pemilu, Disusul Golkar dan PPP
- Banyak Aduan Diskriminasi di Lingkungan Sekolah Jakarta, PDIP Minta Klarifikasi Anak Buah Anies
- Belum Puas Penanganan Pembunuhan Brigadir J, Komisi III DPR: Masih Ada Proses Hukum Panjang yang Harus Dilalui
Di antara upaya yang dilakukan, seperti pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kembali dilakukan agar pelaku usaha itu kembali bangkit.
"Sekitar 380 UMKM terdampak saat gempa pada Februari lalu. 100 UMKM akan memperoleh bantuan modal dari Kementerian Koperasi dan UKM serta sisanya diusulkan memperoleh program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)," sebutnya.
Selain itu juga berbagai pembangunan infrastruktur dan kesehatan terus dipacu agar masalah kemiskinan dapat secara perlahan ditekan.
"Apabila angka kemiskinan tinggi, maka semua akan terpengaruh. Tingkat pendidikan akan rendah, dan angka kemiskinan [daerah] otomatis akan menjelaskan sisi kesehatannya," tandasnya.