Lokalisasi Gunung Antang Jatinegara Belum Juga Dibongkar, Wagub Riza Patria Tunggu Surat dari KAI
JAKARTA - Wacana penertiban lokalisasi Gunung Antang, Jatinegara, Jakarta Timur dan pembongkaran bangunan di sana sudah beredar sejak beberapa waktu lalu. Namun, sampai saat ini pembongkaran belum dilakukan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut Pemprov DKI tidak bisa langsung melakukan penertiban. Sebab, lahan lokalisasi tersebut merupakan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Lokalisasi di Gunung Antang itu, itu kan lahan milik KAI. Sampai hari ini kami belum terima surat dari KAI terkait penertiban," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Juli.
Riza mengaku dirinya menunggu KAI berkoordinasi lewat penyampaian surat kepada Pemprov DKI agar Pemerintah Kota Jakarta Timur beserta Satpol PP DKI bisa bergerak melakukan pembongkaran tersebut.
Mengingat, warga sekitar juga telah meminta pemerintah menertibkan lokalisasi Gunung Antang.
"Kita harus saling menghormati tidak bisa serta merta. Kita harus carikan solusi, ada permintaan dari warga agar lokalisasi tersebut dibersihkan," ujar dia.
Sebagai informasi, keberadaan lokalisasi Gunung Antang di samping Stasiun Matraman sudah berdiri sejak lama. Keberadaan lokalisasi prostitusi Gunung Antang pun dikeluhkan warga RW 01 Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur.
Keluhan itu dilontarkan pasca rentetan aksi penyerangan kelompok preman lokalisasi Gunung Antang ke permukiman warga menggunakan senjata tajam dan senjata api.
Sebagai pemilik lahan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) berencana melakukan pembongkaran bangunan lokalisasi prostitusi Gunung Antang, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada bulan Juli.
Baca juga:
- Prostitusi Gunung Antang Masih Berdiri di Atas Lahan PT KAI, Warga: Mudah-mudahan Tidak Sebatas Formalitas
- Janji Akhir Juli Dibongkar: Lokalisasi Gunung Antang Masih Berdiri Kokoh, Warga Tunggu Ketegasan PT KAI
- Wagub DKI Minta Wali Kota Jaktim Segera Tertibkan Lokalisasi Gunung Antang
- Tugas Sehari-hari Jokowi Kini Diambil Alih Dulu Wapres Ma'ruf Amin
Sejumlah bangunan liar itu akan dibuat fasilitas publik, salah satunya yakni ruang terbuka hijau (RTH). Namun, ratusan gubuk liar dan warung remang-remang di atas lahan PT KAI itu masih berdiri kokoh hingga kini.
Deretan gubuk liar yang terbuat dari kayu dan triplek masih terlihat padat di kawasan prostitusi itu. Untuk mengelabui pandangan petugas, gubuk liar ditutupi oleh deretan seng.