DPR Nilai Jurus 'Gas dan Rem' Jokowi Hadapi COVID-19 Tepat Tapi Keberhasilan di Tangan Masyarakat
JAKARTA - Anggota DPR Rahmad Handoyo menilai jurus 'gas dan rem' yang diberlakukan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi pandemi COVID-19 sudah tepat. Namun, tingkat keberhasilannya tentu bergantung pada dukungan masyarakat.
"Presiden juga sudah mengajak 'ayo bermasker lagi'. Vaksin booster jadi syarat untuk transportasi umum dan aktivitas masuk mal dan kantor. Partisipasi masyarakat untuk divaksin diharapkan meningkat," ujar Rahmad di Jakarta, Jumat 22 Juli.
Untuk itu, Rahmad mengajak masyarakat meningkatkan kembali kewaspadaan terhadap penularan COVID-19 menyusul merebaknya subvarian BA 2.75 di Tanah Air.
"Memang dari sisi fatality rate, dampak subvarian BA 2.75 tidak parah, tapi tetap akan berisiko bagi yang belum divaksin. Jadi harus tetap lebih hati-hati," ujarnya disitat Antara.
Dia juga mengajak semua pihak tetap menerapkan protokol kesehatan, ikut vaksin lengkap, dan menerapkan gaya hidup sehat.
Rahmad juga minta masyarakat meningkatkan lagi semangat untuk divaksin, sebab kesadaran masyarakat untuk divaksin maupun menerapkan protokol kesehatan belakangan ini cenderung menurun.
Lebih lanjut, Rahmad minta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan tapi tetap beraktivitas seperti biasa karena yang penting menerapkan kewaspadaan ekstra. "Penyebaran BA 2.75 lebih tinggi, tapi tidak lebih bahaya dari varian Omicron dan Delta," imbuhnya.
"Tetap hati-hati, disiplin prokes, dan ikut vaksin," sambungnya.
Baca juga:
- Bocah 11 Tahun di Tasikmalaya Meninggal Usai Dibully Dipaksa Setubuhi Kucing, Legislator NasDem: Harus Diusut Tuntas
- Tinggal Berempat Usai Lili Pintauli Mundur, Alexander Marwata Pastikan Kerja KPK Tak Terganggu
- Belum Mundur dari Partai Gerindra, M. Taufik Tunggu Ada Pemecatan dari Prabowo
- KPK Buka Peluang Telusuri Dugaan Pencucian Uang di Kasus Mardani Maming
Rahmad juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggagap COVID-19 sudah tidak ada atau tidak bahaya. Di luar negeri, katanya, kenaikan kasus bisa ratusan ribu per hari.
Hal itu terjadi karena beberapa negara ada pelonggaran luar biasa sehingga masyarakat bebas tidak bermasker dan tidak lagi menerapkan prokes.
Dia mengatakan jangan sampai kenaikan kasus sebanyak itu juga terjadi di Indonesia.
"Saya kira kebijakan PPKM tetap masih layak. Secara nasional masih darurat, tidak tahu kapan pandemi berakhir. Jangan sampai mengikuti negara lain yang sudah bebas. Tetap lindungi orang lain dengan prokes, sampai benar-benar penyakit ini bisa ditekan," tandasnya.