Amerika Serikat Masukkan Rusia dalam Daftar Negara yang Terlibat Perdagangan Manusia, Soroti Penggunaan Tentara Anak-anak

JAKARTA - Amerika Serikat pada Hari Selasa menempatkan Rusia pada daftar negara-negara yang terlibat dalam 'kebijakan atau pola' perdagangan manusia dan kerja paksa, atau yang pasukan keamanannya atau kelompok bersenjata yang didukung pemerintah merekrut atau menggunakan tentara anak-anak.

Departemen Luar Negeri memasukkan daftar itu dalam laporan perdagangan manusia tahunannya, yang untuk pertama kalinya ditampilkan di bawah mandat Kongres 2019, bagian "Perdagangan Orang yang Disponsori Negara".

Rusia sering muncul di seluruh laporan karena invasi 24 Februari ke Ukraina, dengan apa yang disebut dokumen itu sebagai kerentanan terhadap perdagangan jutaan pengungsi Ukraina di negara-negara tempat mereka melarikan diri.

"Jutaan orang Ukraina harus meninggalkan rumah mereka. Beberapa meninggalkan negara itu sama sekali, sebagian besar hanya membawa apa yang bisa mereka bawa," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken dalam sebuah acara saat dia mempresentasikan laporan tersebut, melansir Reuters 20 Juli.

"Itu membuat mereka sangat rentan terhadap eksploitasi," sambung Menlu Blinken.

Kedutaan Besar Rusia di Washington tidak segera menanggapi permintaan komentar atas tuduhan laporan tersebut.

Lebih jauh, Menlu Blinken mengungkapkan saat ini ada hampir 25 juta korban perdagangan manusia di seluruh dunia.

Selain Rusia, Daftar tersebut juga mencantumkan Afghanistan, Myanmar, Kuba, Iran, Korea Utara dan lima negara lain dengan 'kebijakan atau pola' perdagangan manusia yang terdokumentasi, kerja paksa di sektor-sektor yang berafiliasi dengan pemerintah, seksual perbudakan di kamp-kamp pemerintah atau yang mempekerjakan atau merekrut tentara anak.

Laporan tersebut berisi daftar terpisah dari 12 negara yang mempekerjakan atau merekrut tentara anak. Daftar itu termasuk Rusia dan beberapa di antaranya di bagian sponsor negara yang baru.

Laporan tersebut tidak merinci mengapa masing-masing pemerintah dimasukkan, tetapi bab masing-masing negara merinci skala perdagangan di masing-masing dan bagaimana mereka menanganinya, memeringkat upaya masing-masing negara menurut empat tingkatan.

Mengenai Rusia, laporan tersebut menyebut Moskow "secara aktif terlibat dalam kerja paksa" pekerja migran Korea Utara, termasuk dengan mengeluarkan visa kepada ribuan orang dalam upaya nyata untuk menghindari resolusi PBB yang menuntut pemulangan mereka.

Itu juga mengutip laporan bahwa setelah merebut sebagian wilayah Donbas timur Ukraina pada tahun 2014, separatis pimpinan Rusia menggunakan anak-anak untuk menjaga pos pemeriksaan dan melayani sebagai pejuang dan di pos lainnya.

Menyusul 'invasi skala penuh' tahun ini, laporan itu mengatakan "media menyoroti laporan baru yang tidak didukung oleh pasukan Rusia yang menggunakan anak-anak sebagai tameng manusia."

Selain itu, laporan tersebut juga mengutip, pasukan pimpinan Rusia telah memaksa ribuan orang Ukraina, termasuk anak-anak, melalui "kamp-kamp filtrasi," di mana dokumen mereka disita, mereka dipaksa untuk mengambil paspor Rusia dan kemudian diangkut ke daerah-daerah terpencil di Rusia.