Susul Rusia dan Suriah, Korea Utara Akui Kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk
JAKARTA - Korea Utara telah mengakui kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk (DPR), kata pemimpin DPR Denis Pushilin, Rabu, menjadi negara ketiga usai pengakuan dari Rusia dan Suriah.
"Republik Demokratik Rakyat Korea mengakui Republik Rakyat Donetsk hari ini," tulisnya di Telegram, dikutip dari TASS 14 Juli.
"Status internasional Republik Rakyat Donetsk dan status kenegaraannya terus menguat. Ini adalah kemenangan diplomatik lain bagi kami," tambah Pushilin.
Dalam kesempatan tersebut, ia berterima kasih kepada Korea Utara atas 'dukungan besar untuk rakyat Donbass.'
"Keputusan politik ini juga akan memberikan dasar bagi pengembangan hubungan ekonomi di masa depan. Kemitraan bilateral akan memungkinkan perusahaan kami untuk memperluas perdagangan mereka. Saya menantikan kerja sama yang aktif dan bermanfaat," tegas Pushilin.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri DPR Natalia Nikonorova mengatakan pada 12 Juli bahwa pembicaraan sedang berlangsung dengan Korea Utara tentang pengakuan DPR.
Langkah Pyongyang menjadikan mereka negara ketiga setelah Rusia dan Suriah yang mengakui dua entitas yang memisahkan diri, Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR), di wilayah Donbas Ukraina.
Sementara itu, Kedutaan Besar DPR di Moskow memposting foto di saluran Telegramnya tentang upacara di mana duta besar Korea Utara untuk Moskow, Sin Hong-chol, menyerahkan sertifikat pengakuan kepada utusan DPR Olga Makeyeva, mengutip Reuters.
Adapun media Pemerintah Korea Utara KCNA mengkonfirmasi pada Hari Kamis, menteri luar negeri negara itu Choe Son Hui mengirim surat kepada rekan-rekannya di kedua wilayah pada Hari Rabu, mengakui kemerdekaan mereka.
"Dalam surat-surat itu, dia menyatakan keinginan untuk mengembangkan hubungan antarnegara dengan negara-negara itu dalam gagasan kemerdekaan, perdamaian dan persahabatan," tulis KCNA.
Ukraina segera memutuskan hubungan dengan Pyongyang atas langkah tersebut. Tetapi, pengakuan itu disambut oleh beberapa penduduk Donetsk yang tinggal di "republik" yang memproklamirkan diri.
"Tentu saja saya senang," kata Olga, yang menolak menyebutkan nama keluarganya.
"Biarkan lebih banyak yang mengenali kami, sehingga semua orang tahu kami ada di sini," lanjutnya.
Baca juga:
- Pemimpin DPR: Tentara Bayaran Asing akan Jalani Hukuman Mati oleh Regu Tembak Jika Banding Ditolak
- Bahas Kejahatan Perang di Ukraina: Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional hingga Perwakilan PBB Gelar Pertemuan di Belanda Hari Ini
- Mantan Menkeu Rishi Sunak Duduki Posisi Teratas Putaran Pertama Pemungutan Suara Bakal Calon PM Inggris, Ungguli Mordaunt dan Menlu Truss
- AS Sukses Uji Coba Peluncuran Sepasang Rudal Hipersonic, Dibawa Pesawat Pengebom B-52H
Adapun Anastasia, yang juga menolak memberikan nama keluarganya, mengatakan kepada Reuters, semakin banyak negara yang mengakui entitas tersebut, semakin kecil kemungkinan Kyiv untuk merebut kembali kendali wilayah yang direbut oleh separatis dukungan Rusia dan angkatan bersenjata Rusia.
"Selangkah demi selangkah kita bergabung di panggung dunia," tukasnya.
Diketahui, Korea Utara sebelumnya menyatakan dukungan untuk pencaplokan Krimea oleh Rusia pada tahun 2014.