Inggris Tinjau Kembali Keamanan Aplikasi Perpesanan untuk Para pejabat
JAKARTA - Inggris harus meninjau penggunaan WhatsApp, email pribadi, dan aplikasi perpesanan lainnya oleh para menteri dan pejabat pemerintah setelah penyelidikan menemukan "keamanan data yang tidak memadai" selama pandemi COVID-19. Hal ini terungkap oleh pengawas perlindungan data di negara itu, Senin, 11 Juli.
Kantor Komisaris Informasi (ICO) mengatakan peninjauan harus memeriksa "risiko sistemik" di sekitar penggunaan saluran korespondensi pribadi dan untuk memastikan perbaikan dilakukan.
"Saya memahami nilai komunikasi instan yang dapat dibawa oleh sesuatu seperti WhatsApp, terutama selama pandemi di mana para pejabat dipaksa untuk membuat keputusan cepat dan bekerja untuk memenuhi berbagai tuntutan," kata John Edwards, Komisaris Informasi Inggris, seperti dikutip Reuters.
Baca juga:
- Dokumen Uber Bocor, Terungkap Bagaimana Perusahaan Tumpangan Ini Mematikan Bisnis Taksi di Dunia
- WhatsApp akan Berikan Pembaruan untuk Menambahkan Keterangan Sebelum Kirim Dokumen
- KPU Bisa Ditanya Lewat WhatsApp Soal Pendaftaran Parpol di Sipol Pemilu 2024
- Meta Platform Inc. Luncurkan Metode Login Baru ke Headset VR Lewat Akun Meta
“Namun, harga dari penggunaan cara-cara tersebut, meskipun tidak melanggar hukum, tidak boleh mengakibatkan kurangnya transparansi dan keamanan data yang tidak memadai,” tambahnya.
Rekomendasi tersebut mengikuti penyelidikan selama setahun terhadap penggunaan saluran pesan semacam itu oleh menteri dan pejabat pemerintah di Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial (DHSC) selama pandemi COVID.
IOC mengatakan penyelidikan menemukan "kurangnya kontrol yang jelas" dan potensi informasi penting "hilang atau ditangani secara tidak aman".