Mahkamah Agung Ingatkan Pimpinan Peradilan Peka terhadap Laporan Pengaduan Disiplin atau Pelanggaran Kode Etik
JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin mengingatkan setiap pimpinan peradilan di tingkat banding harus peka dan peduli terhadap setiap laporan dan pengaduan yang masuk.
"Baik itu pengaduan terkait disiplin maupun pelanggaran kode etik yang berpotensi merusak nama baik dan kehormatan pengadilan," kata Ketua MA Muhammad Syarifuddin saat pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Ketua Pengadilan Militer Utama (Kadimilti) I Medan Kolonel Laut Tuty Kiptiani yang disiarkan di kanal YouTube dilansir ANTARA, Senin, 11 Juli.
Muhammad Syarifuddin mengatakan jangan sampai hal-hal yang telah dibangun dan dicapai oleh lembaga peradilan rusak oleh segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab.
Karena itu, pengadilan tingkat banding sebagai pengawal depan bagi MA harus mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap peradilan di bawahnya.
"Termasuk menjalankan fungsi pembinaan bagi segenap aparatur yang ada di lingkungan peradilan," kata dia.
Syarifuddin menyampaikan selamat kepada Kolonel Laut Tuty Kiptiani sebagai Kadimilti I Medan. Diharapkan pengalaman selama menjadi hakim militer di tingkat pertama maupun tingkat banding, bisa menjadi modal untuk lembaga peradilan yang lebih tinggi.
Dia mengatakan sebelum terpilih dan dilantik menjadi Kadimilti I Medan, Kolonel Laut Tuty Kiptiani melalui sejumlah proses seleksi yang ketat, transparan dan akuntabel.
Baca juga:
- Presiden Jokowi Tanda Tangani Keppres Pemberhentian Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar
- Eks Presiden ACT Hadiri Pemeriksaan, Bantah Selewengkan Dana Korban Lion Air JT-610
- Lili Pintauli Akhirnya Datang Sidang Etik, Dewas KPK Bakal Jatuhkan Vonis
- Shanghai Temukan Subvarian Omicron COVID-19 Baru di Pudong: Penduduk Bakal Jalani Dua Putaran Tes COVID-19, Lebih Menular?
Secara umum, pemilihan pemimpin yang berkualitas dalam lingkungan peradilan tercantum dalam visi misi yang tertuang dalam blue print MA Tahun 2010-2035, khususnya pada poin ketiga yakni meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
Untuk merealisasikan misi tersebut, MA mengambil langkah nyata di antaranya uji kelayakan dan kepatutan dengan melibatkan unsur internal dan eksternal, hingga melakukan pendidikan, pelatihan serta kepemimpinan bagi calon hakim.
"Kendati demikian, Mahkamah Agung menyadari mencetak pemimpin berkualitas tidak semudah membalikkan telapak tangan," ujarnya.