Berantas Mafia Tanah, Menteri Hadi Tjahjanto Minta Kantor Pertanahan Dimasukkan Dalam Forkopimda
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menginstruksikan jajarannya di seluruh daerah untuk bersinergi dengan pihak terkait dalam pemberantasan mafia tanah.
"Saya perintahkan BPN harus bersinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan badan peradilan dalam pemberantasan mafia tanah," kata Hadi usai melakukan kunjungan kerja di Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jateng, di Semarang, Selasa 5 Juli.
Menurut mantan Panglima TNI itu, jika empat pilar tersebut bersinergi dalam memberantas berbagai praktik mafia tanah, maka hasilnya bisa optimal.
"Kalau ada satu pilar yang masuk angin, maka di situlah mafia tanah akan masuk, sehingga empat pilar ini selalu saya ajak bersama-sama," ujarnya.
Baca juga:
- Perdana Setelah Dihantam Pandemi, Keluarga Bisa Jenguk Secara Tatap Muka Napi Lapas Narkotika Bandar Lampung
- Ada di Bali Ikuti ACWG, Sidang Lili Pintauli Digelar Senin Depan
- Hasto atau Risma Pengganti Tjahjo Kumolo, Latar Belakang Dinilai Jadi Faktor Utama Pengemban MenPAN-RB
- Soroti Warga Citayam Nongkrong di Kawasan Sudirman, Wagub DKI: Jakarta Kota Milik Semua
Oleh karena itu, Hadi ingin Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan dimasukkan pada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus sehingga memudahkan koordinasi antarempat pilar tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi menyebutkan jika saat ini ada beberapa proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Jawa Tengah, salah satunya pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta yang prosesnya kini masih dilakukan pembebasan lahan.
Terkait dengan hal itu, berdasarkan laporan Antara, Hadi mengatakan pihaknya berupaya melakukan percepatan agar proyek strategis nasional tersebut bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
"Proyek strategis nasional terus kami dukung dan lakukan percepatan agar pembangunannya tidak terlambat dan semua berjalan sesuai rencana," tandasnya.