Gegara Korupsi, Kualitas Infrastruktur di Indonesia Dinilai Sangat Jelek
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata bilang kalau kualitas infrastruktur di Indonesia sangat jelek. Soalnya proses tender hingga proses pengerjaannya diwarnai dengan praktik lancung.
"Bapak ibu yang berasal dari daerah pasti sudah paham tuh, sejauh mana sih kualitas infrastruktur kita. Sangat, sangat, jelek," kata Alexander saat membuka acara Politik Cerdas Berintegritas yang dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) dan kadernya di Gedung ACLC KPK, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis, 30 Juni.
"Coba bayangkan, jika suatu proyek kegiatan tuh nilainya 100 di dalam kontrak, itu dipotong pajak Ppn 10 persen, kemudian untuk fee yang tadi taruhlah 10 persen, tingkat keuntungan 10 persen, itu minimal kan, kemudian permintaan dari berbagai pihak, entah aparat dan lainnya 10 persen. 40 persen itu sudah hilang," sambungnya.
Kondisi inilah yang kemudian membuat kualitas pembangunan infrastruktur di berbagai daerah menjadi buruk. Tak hanya itu, permintaan fee semacam ini kerap mengantarkan kepala daerah ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
"Dan saya punya keyakinan itu sudah merata. Sudah jadi praktik umum," tegasnya.
Tak hanya itu, praktik korup lain yang biasa terjadi adalah mark-up atau menaikkan harga secara tidak wajar.
Lebih lanjut, Alexander bercerita soal pengalamannya saat menjadi auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selama 20 tahun. Dia mengatakan, kerap menemui proyek infrastruktur yang tak sesuai harapan.
"Proyek yang katanya pemeliharaan dan perbaikan jalan, baru tiga bulan dilaksanakan, kami periksa di lapangan sudah enggak karu-karuan. Katanya habis diaspal tapi yang terlihat ya itu tadi, batu-batu kecil sudah lepas dari aspal," ujarnya.
Baca juga:
- Merasa Pemda 'Kurang Kompak', Gubernur Sumbar Usul Perencanaan Bersama Meliputi 10 Pemrov di Sumatera
- Diresmikan Wali Kota Gibran, OVO dan Grab Fasilitasi Pembayaran Pajak Drive Thru di Solo
- Jadi Tetangga Terdekat IKN, Barito Utara Harus Bersolek Sebagai Daerah Penyangga
- Gak Nyangka! Jokowi Ogah 3 Periode karena Mimpinya Tinggi, Denny Siregar: Ambisinya Jadi Sekjen PBB
Praktik semacam ini, sambung Alexander, harus jadi perhatian bagi semua pihak termasuk partai politik. Apalagi, pembangunan infrastruktur yang uangnya dikorupsi berimbas pada perekonomian masyarakat.
"Jadi, hal-hal seperti itu bapak, ibu sekalian sangat-sangat memprihatinkan, sangat menyedihkan. Dan tentu bapak ibu sekalian, kalau infrastrukturnya itu tidak baik, itu dampaknya luas, pasti ekonomi masyarakat pasti terganggu," pungkasnya.