Kejari Mataram Tingkatkan Dua Kasus Korupsi Ini ke Penyidikan
MATARAM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan penanganan dua kasus korupsi dari penyelidikan ke tahap penyidikan.
"Pertama, perkara dugaan korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian bantuan bibit ternak sapi betina, sapi jantan, sapi eksotis, dan kambing pada Dinas Pertanian Lombok Barat," kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Mataram Ida Bagus Putu Widnyana, di Mataram, Kamis 30 Juni.
Ia menjelaskan, penanganan kasus dari proyek yang berjalan di tahun 2020 itu naik ke tahap penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Mataram Nomor: Print-01/N.2.10/Fd.1/06/2022 tanggal 27 Juni 2022.
"Jadi dari penyelidikan pidsus sebelumnya telah ditemukan bukti permulaan yang cukup dan indikasi perbuatan melawan hukum, sehingga dari hasil gelar perkara, penyelidikan kasus ini ditingkatkan ke tahap penyidikan," ujarnya dikutip Antara.
Kasus kedua, katanya lagi, terkait perkara dugaan korupsi penyimpangan pengelolaan program beasiswa Bidikmisi tahun 2018 dan program beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah tahun anggaran 2019-2020 pada Universitas Muhammadiyah Mataram.
Sama seperti kasus pertama, kata dia, pihak jaksa menyatakan perkara ini naik ke tahap penyidikan berdasarkan hasil gelar perkara yang menyatakan adanya bukti permulaan yang cukup dan indikasi perbuatan melawan hukum.
"Penyidikan dilaksanakan sesuai dengan Sprintdik (surat perintah penyidikan) Kajari Mataram Nomor: Print-01/N.2.10/Fd.1/06/2022 tanggal 29 Juni 2022," ujar dia.
Baca juga:
- Jokowi ke Ukraina, Moeldoko: Presiden Beri Bukti, Perdamaian Harus Diperjuangkan, Bukan Hanya Menunggu
- Kepala Intelijen AS: Presiden Putin Masih Ingin Merebut Banyak Wilayah Ukraina, Tapi Pasukannya Sudah Kelelahan
- Pedas! Dino Patti Djalal Sindir Jokowi: Hentikan Perang Harusnya Langsung ke Putin Bukan Sebaliknya karena Jelas Rusia yang Serang Ukraina
- Jokowi ke Ukraina, Sri Mulyani Laporkan PertanggungJawaban APBN 2021 di Rapat Paripurna DPR
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Mataram Wayan Suryawan menjelaskan bahwa penyidikan dua kasus korupsi ini masih bersifat umum yang perlu pendalaman alat bukti untuk mengungkap peran tersangka.
"Jadi terkait siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini, kami masih akan melakukan pendalaman dan penguatan alat bukti yang sudah kami temukan sebelumnya di tahap penyelidikan," ujar Wayan.
Begitu juga dengan penguatan alat bukti dari penelusuran potensi kerugian negara. Hasil sementara yang diperoleh dari penghitungan mandiri masih perlu penguatan dari ahli audit kerugian negara.
"Seperti di kasus sapi, untuk mendapatkan potensi kerugian negara, harus ada cek fisik. Beasiswa juga demikian, harus sinkronkan dengan data penerima," katanya pula.