Wapres Ma'ruf Amin: Implementasi Program Reforma Agraria Harus Junjung Nilai Persatuan
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menegaskan implementasi program-program Reforma Agraria harus menjunjung tinggi nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antarwarga.
"Implementasi program-program Reforma Agraria harus menjunjung tinggi nilai persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan antarwarga, serta memegang teguh prinsip keadilan sosial supaya tidak menguntungkan segelintir pihak saja," kata Wapres dalam arahannya secara daring pada Penutupan Pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, dari Jakarta, Antara, Kamis, 9 Juni.
Dia menegaskan Reforma Agraria sebagai program strategis nasional memiliki peranan penting dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menangani sengketa dan konflik agraria, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria.
Selain itu, Reforma Agraria juga memberikan kepastian hukum hak atas tanah, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, termasuk memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.
Wapres menekankan Program Reforma Agraria relevan untuk didorong, terlebih pascapandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian.
Wapres meminta kerja kolaboratif terus didorong salah satunya melalui optimalisasi GTRA, sebagai wadah koordinasi lintas sektor yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
Baca juga:
- Luhut Tepis Bicara Politik saat Sambangi Ganjar Pranowo di Semarang
- Dikritik DPR Soal Harga Tiket Candi Borobudur, Menko Luhut: Jangan Cari Popularitas
- Luhut Sebut Usulan Tiket Rp750 Ribu ke Borobudur Hasil Studi dengan UNESCO: Karena Ribut Semua, Kita Tunda
- Jasad Eril Ditemukan di Swiss, Pihak Keluarga Berharap Bisa Sampai di Tanah Air Hari Sabtu atau Minggu
"Selain itu Indonesia juga memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan fondasi dalam mewujudkan sinkronisasi penyelesaian pertanahan nasional di antaranya melalui kebijakan satu rencana tata ruang yang menjadi acuan bersama. Aturan tersebut perlu didukung oleh ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang, khususnya Rencana Detail Tata Ruang yang perlu segera diakselerasi," katanya.