UE Wajibkan 40 Persen Dewan Perusahaan Diisi oleh Perempuan Tahun 2026, Presiden Komisi Eropa: Banyak Wanita Memenuhi Syarat

JAKARTA - Uni Eropa telah setuju memberlakukan kuota gender, untuk memastikan perempuan memiliki setidaknya 40 persen kursi di dewan perusahaan besar.

Setelah satu dekade menemui jalan buntu pada topik tersebut, proposal itu mendapat momentum baru tahun ini dengan dukungan baru dari Jerman dan Prancis, dan kesepakatan politik akhirnya dicapai pada Hari Selasa antara Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.

Undang-undang tersebut mengharuskan perusahaan yang terdaftar di 27 negara anggota Uni Eropa, untuk meminta perempuan mengambil setidaknya 40 persen kursi dewan non-eksekutif atau 33 persen dari semua peran direktur dewan pada pertengahan tahun 2026.

Perusahaan dapat didenda karena gagal mempekerjakan cukup banyak wanita di dewan mereka, hingga penunjukan direktur dibatalkan karena tidak mematuhi hukum.

"Keragaman bukan hanya masalah keadilan. Ini juga mendorong pertumbuhan dan inovasi. Kasus bisnis untuk memiliki lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan jelas," terang Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Euronews 9 Juni.

"Ada banyak wanita yang memenuhi syarat untuk pekerjaan teratas, mereka harus bisa mendapatkannya," tukasnya.

Tahun lalu, data UE menunjukkan perempuan menduduki 30,6 persen posisi ruang rapat di seluruh blok, tetapi ini sangat bervariasi dari negara ke negara, dengan Siprus memiliki 8,5 persen perempuan di dewan dan Prancis lebih dari 45 persen.

Prancis pertama kali memperkenalkan kuota untuk perempuan di dewan pada tahun 2011. Kuota 40 persennya sendiri mulai berlaku pada tahun 2017 dan itu satu-satunya negara Uni Eropa yang melampaui jumlah itu hari ini, menurut Institut Eropa untuk Kesetaraan Gender (EIGE).

Sementara, Italia, Belanda, Swedia, Belgia dan Jerman adalah yang terbaik berikutnya di kelas, dengan antara 36 dan 38,8 persen wanita di dewab. Tertinggal jauh di belakang adalah Hungaria, Estonia dan Siprus, di mana kurang dari satu dari 10 direktur non-eksekutif adalah perempuan.

EIGE mengatakan pada Bulan April, kuota yang mengikat telah terbukti lebih efektif dalam membawa lebih banyak perempuan ke dewan, dibandingkan dengan negara-negara yang telah mengambil tindakan lebih lunak atau tidak ada tindakan sama sekali.

Diketahui, apa yang disebut arahan 'Women on Boards' berlaku untuk perusahaan dengan setidaknya 250 karyawan.

Ini bertujuan untuk memperkenalkan prosedur rekrutmen yang transparan di perusahaan, sehingga setidaknya 40 persen dari jabatan direktur non-eksekutif, atau 33 persen dari gabungan peran eksekutif dan non-eksekutif, ditempati oleh jenis kelamin yang kurang terwakili, umumnya perempuan.

Dalam kasus di mana kandidat memiliki kualifikasi yang sama untuk suatu jabatan, prioritas harus diberikan kepada kandidat dari jenis kelamin yang kurang terwakili.

Perusahaan yang terdaftar akan diminta untuk memberikan informasi kepada otoritas yang berwenang setiap tahun, tentang representasi gender di dewan mereka. Jika ketentuan ini belum tercapai, bagaimana mereka berencana untuk mencapainya.

"Lebih banyak wanita di dewan membuat perusahaan lebih tangguh, lebih inovatif, dan akan membantu mengubah struktur top-down di tempat kerja," co-pelapor arahan tersebut, MEP Sosial Demokrat Austria Evelyn Regner, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Proses seleksi harus didasarkan pada kriteria yang jelas dan telah ditentukan sebelumnya dan dengan kesepakatan ini, hanya kandidat terbaik yang akan dipilih. Sehingga meningkatkan kualitas dewan secara keseluruhan."

Terkait ketentuan ini, negara-negara anggota perlu mengubah arahan tersebut ke dalam undang-undang nasional mereka sendiri, dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Perusahaan, pada bagian mereka, harus memenuhi target baru pada 30 Juni 2026. Ini adalah tenggat waktu yang lebih ketat, daripada proposal Dewan pada 31 Desember 2027.

Adapun proposal UE mencakup hukuman efektif, menghalangi, dan proporsional, untuk perusahaan yang gagal mematuhi kewajiban seleksi dan pelaporan. Ini bisa termasuk denda dan pembatalan janji yang diperebutkan.

Selain itu, negara-negara anggota juga harus mempublikasikan informasi tentang perusahaan yang mencapai target, sebagai bentuk tekanan sejawat dan untuk mendorong kepatuhan.

Parlemen Eropa telah menuntut penilaian ruang lingkup arahan pada tahap selanjutnya, tentang apakah itu juga harus mencakup perusahaan yang tidak terdaftar.