Tindakan Darurat Dicabut, Demonstran Beri PM Thailand Waktu Tiga Hari untuk Mengundurkan Diri

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha mencabut tindakan darurat yang diberlakukan di Bangkok. Hal itu diakukan setelah lebih dari sepekan protes antipemerintah dilakukan tanpa henti berbagai kota, termasuk Ibu Kota Negara, Bangkok. Kini, Prayuth punya tiga hari untuk mundur.

Pengumuman tersebut disampaikan lewat Royal Gazette pada Kamis, 22 Oktober. Alasan dicabutnya tindakan darurat tersebut adalah karena otoritas menganggap situasi parah yang mengakibatkan berlakunya keputusan darurat telah berhenti.

Pencabutan tindakan darurat tersebut mengikuti pidato Prayuth yang direkam sebelumnya, Rabu, 21 Oktober. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Prayuth mengatakan akan mengambil langkah pertama untuk mengurangi ketegangan politik yang telah menyebabkan puluhan ribu pengunjuk rasa turun ke jalan selama berbulan-bulan menuntut konstitusi baru, reformasi monarki dan pengunduran diri Prayuth.

"Para pemrotes telah membuat suara dan pandangan mereka didengar," kata Prayut. "Sebagai pemimpin bangsa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan semua orang Thailand, apakah mereka pemrotes atau mayoritas yang diam dengan keyakinan politik apa pun, saya akan mengambil langkah pertama untuk meredakan situasi ini."

Prayuth mengatakan dia akan mencabut keadaan darurat di Bangkok dengan syarat "tidak ada insiden kekerasan" dan meminta pengunjuk rasa untuk bekerja melalui perwakilan di parlemen. "Saya meminta para pengunjuk rasa untuk membalas dengan tulus, untuk mengecilkan volume pembicaraan yang penuh kebencian dan memecah belah, dan untuk membiarkan kita, bersama-sama, membubarkan awan gelap yang mengerikan ini sebelum bergerak di atas negara kita," tambah Prayuth.

Sementara itu, sesi parlemen luar biasa disetujui kerajaan dan akan diselenggarakan mulai Senin 26 Oktober, menurut pengumuman dari Royal Gazette Thailand. Parlemen Thailand sedang reses tetapi akan dipanggil kembali untuk membahas krisis tersebut. Pemerintah Thailand juga mengatakan Raja Maha Vajiralongkorn menyetujui sesi "dengan kebutuhan untuk kepentingan nasional."

Sementara, pengunjuk rasa mengatakan mereka memberi waktu kepada Prayuth selama tiga hari untuk mengundurkan diri. Jika Prayuth bersikeras untuk tidak mundur, para pengunjuk rasa mengancam akan menggelar lebih banyak demonstrasi.

Seorang perwakilan dari pengunjuk rasa prodemokrasi menyerahkan tiruan surat pengunduran diri kepada kepala polisi metropolitan Bangkok dan perwakilan dari pemerintah. Di bagian bawah surat itu ada ruang kosong untuk ditandatangani Perdana Menteri.

"Prayuth harus mengundurkan diri dalam tiga hari, atau akan berhadapan dengan orang-orang lagi," kata seorang pemimpin protes setempat.

Mereka mengatakan akan menghentikan kegiatan mereka selama tiga hari untuk memberi waktu kepada pemerintah untuk merespons. Kelompok itu juga menuntut pembebasan para pengunjuk rasa yang ditahan, termasuk beberapa pemimpin protes. Polisi Thailand mengatakan bahwa 77 orang telah ditangkap saat protes di Bangkok sejak 13 Oktober. Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand menyebutkan jumlah orang yang ditangkap secara nasional adalah 87, dengan 81 orang telah diadili.

Tuduhannya berkisar dari pelanggaran yang lebih kecil hingga kejahatan yang lebih serius seperti hasutan, yang diancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun, dan melanggar Undang-Undang Kejahatan Komputer.