PDIP: Menteri yang Mau Maju di 2024 Diminta Hentikan Pencitraan dan Fokus Kerja
JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti masalah soliditas menteri Kabinet Indonesia Maju utamanya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sorotan ini disampaikannya dalam rangka peringatan setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat.
Menurut Hasto, di tengah masa pandemi, soliditas dan totalitas para pembantu presiden sangat diperlukan.
"Karena itulah ketika ada indikasi menteri yang terlalu berimajinasi pada kontestasi Pemilu 2024, melupakan tugas dan tanggung jawab utamanya sebagai pembantu presiden, sebaiknya segera menghentikan seluruh gerak pencitraannya, dan menempatkan kejar prestasi sebagai bagian budaya kerja," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Rabu, 21 Oktober.
Dia menyebut, menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah seharusnya fokus pada sejumlah hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Termasuk, menciptakan stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat dan berupaya menciptakan lapangan kerja.
Sehingga, saat ini seluruh menteri wajib melaksanakan koordinasi, kerjasama, dan mempunyai kemampuan melakukan komunikasi publik yang baik.
Selanjutnya, partai berlambang banteng ini mendorong kerja sama dengan seluruh partai politik pengusung pemerintah baik di pusat, daerah dan juga dukungan dari seluruh basis akar rumput partai. Kerja sama politik ini, kata dia, juga harus mengedepankan pembangunan dialog terhadap seluruh elemen masyarakat.
Sebab dialog, gotong royong, dan kondisi politik yang stabil adalah kunci dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19.
"Mereka yang memancing di air keruh daam situasi pandemi ini, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," tegasnya.
Baca juga:
Sebelumnya, sorotan soal menteri di Kabinet Indonesia Maju juga disampaikan sejumlah politikus. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga.
Salah satu kementerian yang menjadi sorotannya untuk dapat berkoordinasi dan melakukan sinkronisasi dengan baik adalah Kementerian Sosial (Kemensos).
Hal ini penting karena Kemensos menjadi tulang punggung pemerintah dalam memberikan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkannya.
"Mendorong seluruh jajaran kementerian dan lembaga agar dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga," kata Bamsoet dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa, 20 Oktober.
Selain Bamsoet, sorotan terhadap pembantu presiden juga muncul dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi, meski konsolidasi politik sudah lancar namun hal ini tampaknya tak terjadi di dalam internal kabinet karena dia melihat adanya sejumlah persoalan termasuk miskomunikasi.
"Konsolidasi internal pemerintahan sempat ada persoalan ketika koordinasi antar kabinet tumpang tindih. Bahkan beberapa kali terjadi miskomunikasi," kata politikus yang kerap dipanggil Awiek melalui keterangan tertulisnya.