PKS Beri Ponten Merah Bagi Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin
JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberi nilai empat bagi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam masa pemerintahan selama setahun. PKS tak menampik Jokowi dan jajarannya sudah bekerja keras, namun ada sejumlah hal yang membuat pemerintahan ini tetap mendapatkan ponten merah.
Pemberian ponten merah ini menurut PKS didasari beberapa hal. Termasuk dalam penanganan pandemi COVID-19 yang jauh dari kata memuaskan.
Apalagi, saat ini angka kasus COVID-19 terus meninggi namun tak ada penanganan sistematis untuk menghadapi virus ini. Menurut PKS, jika saja sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi dapat bekerja secara sistematis maka bukan tak mungkin pandemi ini dapat menjadi pijakan penguatan sistem kesehatan nasional karena anggaran kesehatan saat ini dinaikkan dan menjadi prioritas.
"Sayangnya Kemenkes tidak mengambil peran utama. Mestinya jaringan puskesmas diperkuat kualitas dan kuantitasnya. Target satu desa, satu puskesmas juga masih jauh dari harapan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera dalam keterangannya kepada wartawan, Senin, 19 Oktober.
Selain itu, ada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga disoroti Mardani. Karena, kemernterian ini dianggap kehilangan peluang menjadi kementerian yang utama untuk menjadi manajer dalam pendisiplinan publik dalam menghadapi COVID-19.
Selanjutnya, ponten merah ini diberikan karena penegakan hukum yang kini dinilai justru menunjukkan kondisi yang jauh dari harapan publik. Salah satu hal yang disinggungnya adalah peran KPK yang kini justru sibuk menangkal sejumlah isu terkait kenaikan gaji pimpinan dan rencana pemberian mobil dinas yang bertentangan dengan konsep single salary.
"Kebakaran di Kejagung dan penanganan kasus Djoko Candra yg belum membongkar semuanya menjadi catatan besar. Belum lagi skandal Omnibus Law yang memicu reaksi publik hingga hari ini," ungkapnya.
"Terakhir dalam bab ekonomi, jurang resesi yangg kita alami membuat masyarakat kian sulit. Rencana jaring keselamatan publik dengan bansos dan sembako belum mampu menjaga kebutuhan minimal publik pada level terbawah. Pelaku UMKM belum mendapatkan secara konkrit bantuan yang sdh dianggarkan. Makanya serapannya jauh dari harapan," imbuh dia.
Baca juga:
Sehingga dengan kondisi yang ada, PKS kemudian memberikan nilai bagi setahun pertama periode kedua Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.
"Benar Pak Jokowi sudah bekerja keras. Tapi sebagian kementerian gagap dan hilang fokus dan secara umum nilai yang didapat 4 dari skala 10," ujarnya.
Diketahui, Jokowi dilantik sebagai Presiden RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober 2019. Ini adalah periode keduanya menjabat sebagai kepala negara.
Saat berpidato di hadapan MPR usai dirinya dilantik, setidaknya ada lima pencapaian yang akan dikerjakan maksimal oleh dirinya yaitu pembangunan sumber daya manusia unggul, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan percepatan transformasi ekonomi.