Pemko Medan Dinilai Belum Serius dalam Tangani Kemiskinan
MEDAN - Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Haris Kelana Damanik meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Medan lebih serius menangani kemiskinan di daerah ini.
"Kolaborasi antar-OPD Pemkot Medan sangat penting untuk menekan jumlah warga miskin di daerah ini," kata Haris di Medan, dilansir Antara, Sabtu, 21 Mei.
Penanganan yang dilakukan Pemko Medan selama ini, lanjut dia, dinilai belum tepat sasaran dan kurang maksimal dalam menurunkan jumlah warga miskin.
Laporan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara menyebut jumlah penduduk miskin menurun 0,52 poin dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,49 persen pada September 2021 yang setara dengan 1,27 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin pada September 2021 di daerah perkotaan sebesar 8,68 persen dan perdesaan 8,26 persen. Perkotaan menurun 0,47 poin dan perdesaan berkurang 0,58 poin dibandingkan Maret 2021.
"Terbukti lingkungan kumuh di kawasan Medan Utara, seperti Medan Belawan semakin memprihatinkan. Begitu juga jumlah penderita stunting tetap banyak," kata dia.
Baca juga:
- PBB Terima 'Informasi yang Dapat Dipercaya' Mengenai Penyiksaan Tahanan Perang Rusia oleh Pasukan Ukraina
- Pasukan Rusia Tidak Siap untuk Perangi Ukraina, Mantan Tentara Bayaran Wagner Group: Terkejut Hadapi Militer Sungguhan, Bukan Milisi
- Spyware Pegasus Terdeteksi di Ponsel Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Kepala Intelijen Spanyol Dipecat
Legislator ini mendorong Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan lebih peduli terhadap perbaikan pemukiman kawasan kumuh.
Begitu juga dengan Dinas Kesehatan Kota Medan harus lebih serius menekan penderita stunting atau gizi kronis terhadap balita di daerah ini.
"Kita mendesak OPD terkait segera menyikapi masalah tersebut. OPD harus mampu ikuti gerak cepat Wali Kota Medan, terutama bidang kesehatan merupakan salah satu dari lima program prioritas," kata Haris.