Komisi D DPRD DKI Sindir Anies: Janji 1,8 Juta Sumur Resapan, Baru Berapa Puluh Ribu
JAKARTA - Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program pembangunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang belum tuntas menjelang akhir masa kepemimpinannya Oktober 2022 mendatang.
"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis 19 Mei dikutip dari Antara.
Selain soal sumur resapan, komisi yang membidangi pembangunan di Jakarta itu juga menyoroti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility (ITF) yang rencananya di empat titik, namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi.
Ia mengatakan, Gubernur Anies baru meletakkan batu pertama yang dilakukan pada Desember 2018 di ITF Sunter namun hingga kini pembangunannya belum berjalan.
Rencananya dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu, yakni Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Sarana Jaya.
Baca juga:
- Sindir Anies Soal Pembangunan ITF Mandek, DPRD: Sudah Peletakan Batu Pertama Tapi Tak Ada Batu Kedua
- Anies Jalin Kerja Sama dengan Negara Eropa, DPRD: Tak Boleh Gunakan APBD!
- Sindir Anies Soal Pembangunan ITF Mandek, DPRD: Sudah Peletakan Batu Pertama Tapi Tak Ada Batu Kedua
- Marhaenis Jawa Barat Bakal Tentukan Dukungan Capres Juni 2024
"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," katanya.
Dia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol yang belum tuntas.
Politisi PDI Perjuangan DKI itu menjelaskan Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar.
Namun, lanjut dia, sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.
"Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.
Di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
Sedangkan kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur tapi ada pusat, barat dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.
"Kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," katanya.