Minta Penjelasan soal Polemik Pengadaan Gorden, BURT Akan Panggil Sekjen DPR Selasa Pekan Depan
JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan memanggil Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait dengan polemik pengadaan gorden di Rumah Jabatan Anggota (RJA) pada Selasa, 17 Mei, pekan depan.
Wakil Ketua BURT Johan Budi mengatakan, pihaknya ingin meminta penjelasan rinci terkait tender pengadaan gorden yang belakangan menuai polemik.
"BURT memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, akan memanggil Sekjen DPR untuk menjelaskan secara perinci terkait dengan polemik pengadaan gorden di RJA," ujar Johan Budi, Rabu, 11 Mei.
Misalnya, lanjut Johan, soal rasionalisasi anggaran sebesar Rp48 miliar untuk pengadaan gorden. Di mana, pemenang tender pengadaan gorden merupakan penawar dengan harga tinggi yang nilainya mencapai Rp43,5 miliar.
"Saya akan tanyakan yang menjadi kritik publik, seperti proses tender. Kenapa perusahaan dipilih yang melakukan penawaran paling tinggi? Kenapa anggaran pengadaan gorden sampai Rp48 miliar?," jelasnya.
Politikus PDIP itu menuturkan, BURT tidak mengetahui anggaran pengadaan gorden senilai Rp48 miliar lantaran DPR RI tidak membahas anggaran pada satuan tiga, tetapi dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA). Seperti anggaran pemeliharan RJA secara umum namun tidak dirinci untuk gorden.
Baca juga:
Johan mengungkapkan, BURT sudah meminta pihak inspektorat mengaudit terkait dengan pengadaan gorden tersebut. Sebab, prosesnya masih dilakukan internal melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa.
Apabila dari hasil penjelasan Sekjen DPR dalam rapat Selasa besok ditemukan kejanggalan, Johan menegaskan, BURT akan meminta proyek pengadaan gorden dibatalkan. Sebab, jumlah anggarannya tidaklah pas.
"Saya secara pribadi meminta dibatalkan karena harga tidak pas," ucapnya.