Menko Airlangga: Pemerintah Berupaya Pencapaian Target Net Zero Emission Tak Buat PDB Turun
JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika kesadaran terhadap dampak negatif perubahan iklim harus terus terjaga agar target di Perjanjian Paris (Paris Agreement) dapat tercapai dan tidak mempengaruhi produk domestik bruto (PDB).
Menurut dia, RI masih berkomitmen untuk merealisasikan penurunan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 mendatang dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional.
“Jika target net zero emission tercapai, PDB dunia akan turun sebesar 10 persen dimana Asia Tenggara merupakan salah satu daerah ataupun regional yang beresiko tinggi,” ujarnya dalam keterangan pers pada Rabu, 11 Mei.
Airlangga menambahkan, berdasarkan climate economic index menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat rentan, terutama ketika memasuki musim kemarau.
“Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah bersiap menghadapi kebakaran hutan,” tuturnya.
Untuk itu, demi mendorong keberhasilan green economy maka diperlukan pembahasan yang berbasis pada pembangunan multilateral.
Baca juga:
Disebutkan dia, Indonesia bersama Asian Development tengah membahas skenario pembangunan energi berbasis rendah karbon yang menghasilkan dari segi ekonomi.
“Termasuk pilot project terkait kegiatan mengurangi emisi yang ditargetkan di 2060. Kami berharap prototyping daripada PLTU bisa di finance dan ini sedang dibahas dengan Asian Development Bank,” tegasnya.
Lebih lanjut Airlangga menuturkan pemerintah juga terus mendorong mekanisme transisi energi berupa perpajakan yang merupakan cap and trade serta cap and tax.
“Jadi perusahaan yang sudah komitmen untuk menghemat energi apabila dia lebih besar dari komitmen makan dia diberikan pajak yang akan diberlakukan untuk PLTU di tahun ini dan inilah yang sedang kita dorong,” katanya.
Di sektor transportasi, pemerintah menegaskan tetap mendorong program mandatori biodiesel dan penurunan energi yang setara dengan 23,3 juta ton CO2 ekuivalen yang diharapkan dapat mengakselerasi sektor industri berbasis mobil listrik.
“Industri hijau menjadi tujuan utama di masa transisi energi dan tentunya ini pada akhirnya akan memberikan nilai tambah kepada ekonomi itu sendiri. Selain itu juga dapat menyerap tenaga kerja yang berkeahlian tinggi,” tutup Menko Airlangga.