Anak Buahnya Jadi Tersangka Suap Izin Ekspor Minyak Goreng, Mendag Lutfi: Kami Bantu Proses Penegakkan Hukum
JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Kementerian Perdagangan terus mendukung proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng.
Pernyataan ini, Mendag Lutfi menyusul penetapan status Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan berinisial IWW sebagai tersangka dalam konferensi pers yang digelar Kejaksaan Agung RI hari ini.
"Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum," tuturnya, dalam keterangan tertulis, Selasa 19 April.
Dalam menjalankan fungsinya, Lutfi mengaku, selalu menekankan jajarannya agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. Untuk itu, Lutfi mendukung proses hukum jika terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang.
"Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakkan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat," pungkas Mendag.
Baca juga:
- Terbitkan Ekspor CPO kepada Wilmar, Musim Mas, dll, Dirjen Daglu Kemendag Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Ekspor Minyak Goreng
- Hasil Pantau 216 Pasar di 90 Kabupaten/Kota 34 Provinsi, Mendag Lutfi: Harga Bapok Cenderung Stabil Jelang Lebaran 2022
- BI Girang Tren Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut: Ketahanan Eksternal Meningkat!
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan empat orang tersangka kasus ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Salah satunya Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan berinisial IWW.
"Pertama, pejabat eselon I pada Kemendag, bernama IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum persetujuan ekspor terkait komoditi CPO dan produk turunan nya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan dan PT Musim Mas," katanya dalam konferensi pers secara virtual, Selasa, 19 April.
Sementara, tiga tersangka lainnya berasal dari pihak swasta. Mereka adalah Senior Manager Corporate affairs Permata Hijau Group berinisial SMA; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia berinisial MPT; dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.
Menurut Burhanuddin, ketiga tersangka dari pihak perusahaan telah secara intensif berusaha mendekati Dirjen Daglu Kemendag IWW agar mengantongi izin ekspor CPO.
"Padahal perusahaan perusahaan tersebut bukanlah perusahaan yang berhak untuk mendapatkan persetujuan ekspor," ucapnya.