DPR Minta Penanganan Kejahatan Anak Jalanan Tidak Mengedepankan Penegakan Hukum Secara Langsung
YOGYAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta penegak hukum mengutamakan pembinaan dalam menangani kasus kejahatan jalanan dengan pelaku anak di bawah umur seperti yang terjadi di Yogyakarta.
Menurut Yandri pembinaan penting daripada penegakan hukum secara langsung.
"Negara harus hadir melalui pembinaan. Kami harapkan secara persuasif, tidak dengan cara reaktif, misalnya melakukan penangkapan atau malah menghukum secara langsung," kata Yandri saat kunjungan kerja bersama rombongan Komisi VIII DPR RI di kompleks Kantor Kapatihan, Yogyakarta, dikutip Antara, Senin 18 April.
Menurut dia, penanganannya harus komprehensif melibatkan lintas instansi mencakup Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, serta aparat kepolisian.
Secara sinergi, kata dia, Pemerintah perlu menelusuri lebih jauh apa yang diinginkan oleh para remaja, serta formula yang tepat untuk menangani kenakalan pada usia mereka.
"Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka? Kenapa mereka bisa sampai begitu? Maka, perlu dicari tahu," ujarnya.
Baca juga:
- Warga Berhak Lawan Begal, Pakar Hukum: Hak untuk Hidup, Kalau Perlu Dapat Penghargaan Bukan Status Tersangka
- 2 Pembegalnya Tewas, Korban Jadi Tersangka, Warga ke Polres Lombok Tengah: Jangan Sampai Alibi Warga Takut Lawan Kejahatan
- Polisi Akhirnya Bebaskan Korban Begal yang Dijadikan Tersangka karena Melawan hingga Pelaku Tewas
- Korban Begal di Lombok Tengah NTB Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pembunuhan
Kenakalan, termasuk yang diwujudkan dengan kejahatan jalanan, menurut Yandri, tidak murni terjadi berdasarkan kehendak para remaja sendiri, tetapi berhubungan dengan tingkat kematangan sikap pada usia mereka.
"Sekali lagi menurut saya tidak ada anak yang mau nakal, mereka semua tentu ingin jadi anak baik-baik, ingin menjadi sukses," tutur politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa Pemerintah bersama sejumlah instansi lainnya perlu menyiapkan upaya preventif yang tepat sehingga remaja di bawah umur tidak justru berlindung di balik undang-undang (UU) untuk melakukan aksi kejahatan.
"Kedepankan upaya pemberdayaan, pelatihan, atau hal-hal positif lainnya. Saya kira itu lebih tepat untuk masa depan mereka. Kalau kedepankan hukuman 5 tahun atau 10 tahun penjara, menurut saya tidak menyelesaikan masalah," pungkasnya.