KPK Cari Tahu Proses Pencalonan Abdul Gafur Sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim Lewat Andi Arief
JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami proses pencalonan Bupati Penajam Paser Utara nonaktif Abdul Gafur Mas'ud sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalimantan Timur.
Pendalaman ini dilakukan dengan memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief pada Senin, 11 April kemarin.
KPK menduga ada komunikasi yang dilakukan antara Andi dengan Abdul Gafur terkait pencalonannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat di Musyawarah Daerah ke-V Partai Demokrat Kaltim.
"Andi Arief wiraswasta yang juga Ketua Bappilu Partai Demokrat hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya komunikasi saksi dengan tersangka AGM mengenai konsultasi pencalonan tersangka AGM untuk maju menjadi Ketua DPD Partai Demokrat," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 April.
Selain itu, Ali mengatakan, penyidik juga mengonfirmasi hal lain dari Andi. Termasuk perihal ada atau tidaknya aliran uang suap dari Abdul Gafur.
"Didalami juga terkait dugaan adanya aliran sejumlah uang dari tersangka AGM untuk beberapa pihak dan saat ini KPK juga akan terus telusuri dan dalami lebih lanjut," ungkapnya.
Sebelumnya, Andi Arief mengaku dia ditanya perihal mekanisme pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Partai Demokrat Kalimantan Timur usai diperiksa. Meski bukan tanggung jawabnya sebagai Ketua Bappilu, politikus Partai Demokrat itu telah menjelaskan mekanismenya pada penyidik.
"Tadi sudah saya jelaskan bagaimana pelaksanaan musda, itu saja," kata Andi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, kemarin.
Baca juga:
- Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke KPK Merosot Sejak 2019
- Survei Indikator: Parpol Jadi Lembaga dengan Tingkat Kepercayaan Publik Paling Rendah
- Ketika Wacana Tiga Periode Jadi Boomerang Terhadap Jokowi, Penilaian Masyarakat Memburuk
- Survei SMRC Menunjukkan Cuma 5 Persen Warga Dukung Jabatan Presiden Tiga Periode
Sebagai informasi, KPK menetapkan Abdul Gafur bersama Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi; Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro; Kepala Dinas Bidang Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman; dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis sebagai penerima suap.
Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan seorang dari pihak swasta bernama Achmad Zudi. Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Penetapan mereka diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar pada Rabu, 12 Januari di dua lokasi yaitu Jakarta dan Kalimantan Utara. Dari hasil penindakan tersebut, KPK turut menyita uang Rp1 miliar dan Rp447 juta di dalam rekening milik Balqis.