Din Syamsuddin Minta Pemerintah Tak Curigai KAMI
JAKARTA - Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syasmsuddin merespons pernyataan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko soal keberadaan KAMI. Din menegaskan KAMI memang memiliki kepentingan.
“Meluruskan kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan, mengingatkan pemerintah agar serius menanggulangi COVID-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada),” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Oktober.
KAMI menurut Din Syamsuddin juga punya kepentingan agar pemerintah serius memberantas korupsi dan bersungguh-sungguh mengatasi ketidakadilan ekonomi.
“Itu lah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat,” sambung Din.
Baca juga:
KAMI ditegaskan Din Syamsuddin tidak memecah belah rakyat. Kritik dan koreksi yang disampaikan KAMI sambung Din dilakukan sesuai koridor aturan yang berlaku.
“KAMI mengingatkan Bapak KSP Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar ‘ancaman’ kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi KAMI semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan,” tutur Din.
Moeldoko sebelumnya menilai gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) merupakan bentuk dari sekumpulan kepentingan.
"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan, silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko dalam catatan wawancara refleksi Hari Kesaktian Pancasila, dikutip Antara, Kamis 1 Oktober.
Moeldoko mengatakan ihwal adanya sejumlah gagasan-gagasan yang disampaikan KAMI membuat suhu politik dinamis. Namun dia mengingatkan agar gagasan yang dikemukakan tidak berupaya mengganggu stabilitas politik.
"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas Moeldoko.