12 Hal Mengenal Siapa Din Syamsuddin Sebenarnya [2]

10. Mendukung Dewan Pengawas KPK.

Menjelang dirilisnya nama-nama Dewan Pengawas (Dewas) KPK oleh Presiden Jokowi, Din sempat menyuarakan beberapa pesan terkait pemberantasan korupsi. Menurutnya, masyarakat tak menganggap negatif terkait adanya isu Dewas KPK. Berhembusnya isu pelemahan pemberantasan korupsi justru merupakan motif politik.

“Kita hanya berpesan jangan sampai pemberantasan korupsi itu mengendur, jangan sampai berkurang, sementara korupsi semakin merajalela dan banyak bengkalai kasus lama, maka justru KPK harus diperkuat dan harus menjadi lembaga independen,” kata Din di kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (19/12/2019).

“Justru pelemahan KPK selama ini dia menjadi proxy dan alat dari pihak tertentu dan harus saya katakan juga sangat kentara sekali motif politik dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak akan memberantas korupsi secara tuntas,” katanya.

11. Penghargaan dari Kaisar Jepang.

Pada bulan November 2018 Din Syamsuddin diganjar penghargaan tanda jasa Rising Sun Gold and Silver Order dari pihak kekaisaran Jepang. Penyerahan tanda jasa yang diterimanya berlangsung di Istana Kaisar Jepang dan diberikan langsung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe di hadapan kaisar Akihito. 

Din mengatakan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ia telah intens membina hubungan secara People to People dan People to Government lewat berbagai organisasi yang dipimpinnya.

Pemerintah Jepang menganugerahkan penghargaan ini atas kontribusi Din Syamsuddin mempermudah koordinasi Jepang dan masyarakat Islam. Ditambah, perannya dalam sosialisasi makanan halal di Jepang dinilai memudahkan fasilitas bagi wisatawan asing dari negara-negara Islam yang mampir ke Jepang. 

12. Masuk daftar terduga teroris.

Publik sempat geger ketika mendengar nama seorang Din Syamsuddin masuk dalam daftar sebagai terduga teroris. Dilansir media online berbahasa Arab, Almashhad-Alyemeni, yang merilis daftar teroris dan tokoh-tokoh terkait gerakan Islamic State Iraq and Syria (ISIS), nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu berada di urutan ke-101 dari 119 nama yang dikeluarkan. 

Dirinya mengaku tidak kaget ketika terdapat namanya dalam daftar tersebut. "Tidak ada respon, saya juga tidak kaget. Itu berita lucu, iseng, ngawur dan gila," ucapnya gamblang, di Jakarta, Selasa (2/12)

___

13. Tak perlu sertifikasi pra nikah.

Din juga berpendapat tak diperlukannya sertifikasi pranikah. Sebagaimana isu ramai perihal perlukah adanya sertifikasi menjelang pernikahan. Anggapannya, hal tersebut hanyalah bersifat formalitas dan tak memenuhi esensi bagaimana pernikahan dalam Islam terutama, tak menyantumkan soal sertifikasi sebelum pernikahan.

14. Hutang BPJS pemerintah kepada Muhammadiyah.

Pernyataan terkuak bagaimana keadaan finansial pihak pemerintah terkait BPJS. Apa yang dilontarkan lewat pernyataan Din Syamsuddin, bahwa terdapat hutang sebesar 1,2 triliun pemerintah kepada Rumah Sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia. 

Permasalahan itu disampaikan Din Syamsuddin dalam sambutannya di acara Milad ke-61 Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan launching count down Menuju Muktamar di Solo. 

Pernyataan Din tersebut dibantah langsung dibantah oleh M. Iqbal Anas Ma'ruf, Kepala Humas BPJS Kesehatan. Bahwa terjadinya hutang memanglah benar, namun tidak sebesar yang diklaim oleh Din Syamsuddin, jelasnya. "Jumlahnya tidk sebesar yang beliau sampaikan, karena data bergerak terus jika ada transaksi pembayaran ke RS," jelasnya, Selasa 31 Desember 2019.

15. Masuk bursa Cawapres Jokowi

Lewat dorongan Kelompok Jaringan Matahari, nama Din Syamsuddin disodorkan sebagai pendamping cawapres Jokowi di Pilpres 2019. Dirinya pun mengaku tersanjung dan menghargai masukan tersebut. 

"Alhamdulillah saya tersanjung,siapa sih yang tidak tersanjung kalau dapat kehormatan. Kalau saya ditanya, saya siap sedia, insyaallah saya siap sedia," ucapnya seusai konferensi pers World Peace Forum ke-7 di kantor CDCC, Jalan Brawijaya VIII/11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 26 Juli 2018. 

Walaupun tak terwujud dan malah sekarang berada di barisan oposisi pemerintahan Jokowi, pada saat itu ia selalu berharap nantinya cawapres di Pilpres 2019 beragama Islam. Dirinya pun tak menampik bilamana tawaran itu datang dari pihak Jokowi, ia akan serius memikirkannya demi nasib bangsa Indonesia.

___

16. Melarang penggunaan rumah ibadah untuk kampanye.

Memanasnya situasi menjelang kontestasi pilpres 2019, ia mengambil sikap tegas kepada kalangan Muhammadiyah di seluruh Indonesia: agar menggunakan hak pilihnya dan menghindari rumah ibadah untuk digunakan sebagai kampanye politik. Isu agama pada pilpres 2019 semakin membara terkait berbagai manuver dari pihak status quo dan oposisi yang mendompleng isu agama sebagai modal utama demi meyakinkan publik nasional. Ia bersama pemimpin agama lainnya sepakat untuk melarang adanya kampanye di tempat suci tersebut.

17. Perlindungan WNI mantan teroris. 

Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin menilai bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada 600 teroris pelintas batas yang statusnya masih WNI.

"Selama mereka masih berstatus WNI maka negara harus memberikan perlindungan, itu amanat konstitusi, bahkan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa negara antara lain melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia, maka mereka punya hak untuk dilindungi," ujar Din tegas di Jakarta pada Jumat, 7 Februari 2019. 

Sekalipun dianggap publik seakan mendukung terorisme, Din bersikukuh bahwa apa yang diucapkannya sebagai bentuk penegakan UUD 1945 dan aturan main hukum di negara Indonesia. Ia meminta jangan menyimpulkan bahwasanya dirinya berpihak kepada para teroris. Sebelumnya, Presiden Jokowi pun menyatakan masih memperhitungkan baik-buruknya terkait wacana pemulangan WNI mantan ISI dari Timur Tengah. 

18. Menolak pelarangan #2019GantiPresiden.

Lagi-lagi berdalih sebagai bentuk toleransi dalam negara demokrasi, Din Syamsuddin menolak pelarangan gerakan massa lewat tagar #2019GantiPresiden. 

Menurutnya, adanya aksi penghadangan oleh mereka yang kontra dengan gerakan tersebut mencerminkan hal yang tak lazim dalam dunia demokrasi. Asalkan gerakan yang ada itu tak menebar kebencian sesama masyarakat, dan melanggar undang-undang, sebaiknya dibiarkan saja. Terjadinya persekusi dan penghadangan oleh gerakan perlawanan #2019GantiPresiden dianggapnya justru melanggar ketentuan.

Ia juga berharap adanya netralitas dari pihak Polri sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. "(Polri harus netral)jelas. Aparat negara, siapa pun pemerintah harus juga netral," kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI kala itu.

___

19. Mengkritik penutupan Masjid kala pandemi.

Perannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyoroti bagaimana langkah pemerintah yang menutup masjid adalah sebuah perlakuan tidak adil. Ia mengkritik pemerinah melarang umat Islam melaksanakan salat berjamaah tapi di sisi lain mengizinkan tempat umum lainnya tetap diperbolehkan ramai dikunjungi masyarakat. 

"Kepada pemerintah untuk melaksanakan secara konsekuen peraturannya sendiri tentang PSBB, yakni dengan tidak mengizinkan kegiatan-kegiatan yang mendorong, orang berkerumun di tempat-tempat umum. Peraturan tersebut perlu dilaksanakan secara berkeadilan,"

20. Meminta dihentikannya RUU HIP.

Sebelum nantinya lahir gerakan KAMI lewat inisiasi Din Syamsuddin dan kawan-kawan, ia kadung gerah ketika adanya pembahasan Rancangan Undang-undanga Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Seruannya keras kepada pemerintah hingga DPR RI. 

Ia meminta pemerintah bersama DPR tak membuat produk hukum yang berpotensi menimbulkan keresahan hingga disintegrasi bangsa. Bersama Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menolak untuk terus dilanjutkannya pembahasan RUU yang cenderung mengubah landasan ideologi Pancasila sebagai asas bernegara. 

Dengan lima pernyataan Wantim MUI yang tertuang dalam Tausiyah Dewan Pertimbangan MUI mengenai RUU HIP. Din meyakini lebih baik menganut prinsip wasatiyyah Islam yang menghindari kemudaratan akibat RUU HIP tersebut.

21. Merasa digembosi akibat KAMI.

Pasca deklarasi KAMi di Tugu Proklamasi kemarin, 18 Agustus, Din Syamsuddin makin merasa digembosi lewat berbagai cara pemerintah. Mulai dari adanya kehadiran mendadak gerakan serupa di kawasan yang tidak jauh letaknya dengan Tugu Proklamasi, hingga diretasnya akun Twitter pribadi Din Syamsuddin. 

Kehadiran KAMI bentukan Din Syamsuddin bersama 150 tokoh lainnya, bersamaan dengan kehadiran Koalisi Aksi Millenial Indonesia (KAMI) di lokasi yang tak berjauhan.