Ragam Respons soal Jokowi yang Larang Menteri Bicara 3 Periode Lagi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri tak membuat kegaduhan di masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta kabinetnya untuk fokus bekerja.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi," ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.

Polemik yang dimaksud Jokowi, yakni terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Secara tegas, mantan Wali Kota Solo itu meminta para menteri tidak lagi menyuarakan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Ndak," tegasnya.

Menanggapi itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan patuh terhadap perintah Presiden Jokowi.

Luhut secara gamblang menyatakan akan menjalankan larangan menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden. Sikap patuh Luhut disampaikan oleh juru bicaranya.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata juru bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi, kepada wartawan, Rabu, 6 April. 

Jodi memastikan Luhut tetap fokus menjalankan tugas dan fungsinya sebagai menteri. Luhut, kata dia, akan fokus bekerja sesuai perintah Presiden Jokowi.

"Pak Luhut hari ini juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan Presiden kemarin," kata Jodi.

Sementara, Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai apa yang disampaikan Jokowi sudah tepat.

"Hemat saya, itu sudah tepat, memang tugas menteri membantu presiden mengatasi berbagai kesulitan yang ada. Para menteri harus fokus dan bekerja keras," kata Jazilul kepada wartawan, Rabu, 6 April.

Diketahui, PKB merupakan partai politik pertama yang mengusulkan penundaan pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden. 

Jazilul mengatakan isu penundaan pemilu domain partai politik. Lagi pula, menurutnya, penundaan pemilu baru sebatas wacana.

"Soal penundaan pemilu itu domain dari partai-partai dan DPR/MPR dan itu baru sebatas wacana dan dinamika politik saja," katanya. 

Larangan Jokowi 'Pukul Keras' Luhut dan Cak Imin

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang memerintahkan para menterinya untuk berhenti merespons wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode adalah bukti dirinya konsisten menolak usulan tersebut. 

Sekaligus menjadi 'pukulan' bagi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang kencang menyuarakan wacana penundaan pemilu. 

"Presiden akhirnya mengeluarkan sikap jelas menolak, artinya konsisten dengan pernyataan di awal yang memang beliau tidak berkenan dengan wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan presiden," ujar Karyono kepada VOI, Rabu, 6 April. 

"Tentu saja ini pukulan telak bagi Pak Luhut dan Pak Muhaimin, serta tokoh-tokoh yang mengusung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," sambungnya. 

Menurut Karyono, Jokowi sudah jelas menunjukkan sikapnya sebagai seorang negarawan yang tidak mau menabrak dan mengkhianati konstitusi. 

Justru, Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institute (IPI) mencurigai, bahwa orang-orang di sekeliling Jokowi lah yang ingin masa jabatan presiden diperpanjang. Termasuk, Luhut Pandjaitan sebagai dalangnya. 

"Yang berkeinginan untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dari awal saya curiga sejatinya bukan pak presiden yang ngebet, tapi yang ngotot yang miliki syahwat ya orang sekelilingnya," katanya. 

"Sekarangkan sudah terungkap, dulu masih samar-samar, sekarang tabir itu sudah mulai terbuka siapa sejatinya dibalik wacana 3 periode, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Pak luhut dkk, Muhaimin dsb dan para relawan yang menghendaki beliau memimpin kembali," lanjutnya. 

Sekali lagi, Karyono menegaskan, pernyataan Jokowi adalah pukulan keras bagi para menteri dan elite politik yang selama ini menggencarkan wacana penundaan pemilu. Khususnya Luhut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Saya kira dengan pernyataan presiden yang meminta kepada seluruh menteri dan pembantunya untuk tidak bicara lagi terkait soal perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu ini adalah pukulan telak bagi mereka," tandasnya.