Pemerintah AS Butuh 100 Ribu Stasiun Pengisian Daya untuk Mobil Milik Listrik Pemerintah
JAKARTA - Pemerintah AS mungkin membutuhkan lebih dari 100.000 stasiun pengisian daya untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik secara luas. Hal ini ditegaskan oleh pengawas pemerintah pada sidang kongres AS pada Selasa, 5 Maret.
Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) mengatakan dalam kesaksian bahwa pada Maret, agen federal memiliki sekitar 1.100 stasiun pengisian. Presiden AS, Joe Biden, pada Desember lalu sudah menandatangani perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintah AS untuk mengakhiri pembelian kendaraan bertenaga gas pada tahun 2035.
Komite Pengawasan dan Reformasi DPR mengadakan dengar pendapat tentang rencana Layanan Pos AS (USPS) untuk membeli sebagian besar kendaraan pengiriman generasi berikutnya yang bertenaga gas. USPS tidak tercakup dalam perintah eksekutif Biden.
Kurang dari 0,3% dari 657.000 kendaraan pemerintah adalah listrik pada 2020, atau 1.777. Pada tahun 2020, pemerintah menghabiskan 4,2 miliar dolar AS (Rp 60,2 triliun) untuk biaya kendaraan, termasuk 730 juta dolar AS (Rp 10,4 triliun) untuk bahan bakar.
Administrasi Layanan Umum (GSA) pada Selasa lalu juga mengatakan bahwa pada 10 Maret, agen federal telah memesan 1.854 kendaraan nol-emisi tambahan sejak laporan sebelumnya.
GAO mencatat bahwa GSA telah mampu menegosiasikan harga pembelian yang lebih rendah untuk beberapa model EV, mengatakan bahwa "GSA menegosiasikan harga diskon untuk Chevrolet Bolt pada tahun fiskal 2021 - hampir $10.000 di bawah harga eceran pasarnya."
Pemerintah AS biasanya membeli sekitar 50.000 kendaraan setiap tahun. Perintah eksekutif Biden mengatakan bahwa kendaraan ringan yang diakuisisi oleh pemerintah akan menjadi apa yang Gedung Putih sebut "bebas emisi" pada tahun 2027.
Baca juga:
Definisi "bebas emisi" itu mencakup EV hybrid plug-in yang juga memiliki mesin bertenaga bensin.
Kongres menyetujui undang-undang infrastruktur tahun lalu yang menyediakan 7,5 miliar dolar AS (Rp 107 triliun) untuk membangun jaringan nasional 500.000 pengisi daya EV.
Administrasi Biden juga mengesahkan undang-undang terpisah tahun lalu untuk menyediakan 9 miliar dolar AS (Rp 129 triliun) bagi USPS dan pemerintah federal untuk membeli EV dan stasiun pengisian daya.
Biden telah menolak seruan untuk mendukung rencana California untuk mengakhiri penjualan kendaraan bertenaga gas ringan baru pada tahun 2035.