Panglima TNI Diminta Buat Kebijakan Konkret Antidiskriminasi
JAKARTA - Pengamat militer Anton Aliabbas meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuat kebijakan konkret sebagai bentuk pelembagaan atas sikap antidiskriminasi di lingkungan TNI.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) mengatakan hal itu menanggapi keputusan Panglima TNI yang memperbolehkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) mendaftar prajurit TNI.
"Hal ini penting dilakukan guna menghindari adanya dugaan 'lip service' atau keputusan yang bersifat ad-hoc semata," kata Anton dikutip Antara, Jumat, 1 April.
Menurut dia, ada beberapa alasan yang menjadikan ketentuan tersebut memiliki kesan kuat adanya diskriminasi.
Pertama, keturunan harus menanggung beban atas tindakan yang dilakukan pendahulunya adalah sebuah tafsiran berlebihan atas TAP MPRS XXV/1966.
Ketetapan MPRS tersebut secara tegas melarang organisasi PKI dan aktivitas penyebaran ajaran komunisme.
"Tidak ada satu pun kalimat yang menyatakan pengikut PKI dilarang beraktivitas atau pun bergabung pada institusi pemerintahan," ucap Anton.
Kedua, lanjut dia, pelarangan keturunan bergabung ke TNI hanya berlaku untuk PKI saja, sementara kalau berbicara terkait pemberontakan di Indonesia ada banyak seperti DI/TII, PRRI/Permesta dll.
Ketiga, pelarangan keturunan juga berpotensi melanggar HAM dan UUD 1945 karena menjadikan tidak semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum dan memiliki kesempatan sama untuk mendapatkan pekerjaan layak.
"Tidak ada manusia yang bisa memilih untuk dilahirkan oleh keluarga siapa. Karena itu, langkah membebankan keturunan atas tindakan pendahulunya tidak memiliki dasar hukum kuat," jelasnya.
Baca juga:
- Mahfud MD: Satgas BLBI Sita Aset Obligor dan Debitur Lebih dari Rp19 Triliun
- Bareskrim Sita 50 Rekening Berisi Duit Belasan Miliar di Kasus Robot Trading Viral Blast, Total Sementara yang Disita Rp90 Miliar
- Tanggapi Pemecatan Terawan oleh IDI, Menko PMK: Keduanya Bertujuan Baik Tapi Pertemuannya Tak Intens
Terkait adanya kekhawatiran infiltrasi ideologi komunisme yang mungkin dibawa oleh keturunan adalah sah-sah saja. Walaupun sebenarnya, TNI tidak bisa membatasi hanya pada ideologi tertentu yang dapat menjadi ancaman bagi profesionalisme militer.
"Dalam konteks ini, sudah tentu TNI memiliki mekanisme dan standar baku tersendiri dalam melakukan seleksi penerimaan prajurit yang memiliki kadar kecintaan besar terhadap bangsa dan negara," ujar Anton.
Dia menambahkan, bila melihat lebih jauh ideologi komunis sudah gagal berkembang, baik pada level nasional maupun internasional. Sementara ancaman lain seperti radikalisme agama yang berdasar pada pemahaman konservatisme agama mengalami peningkatan signifikan belakangan ini.
Dalam konteks ini, kata Anton, penting agar Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membuat kebijakan adanya evaluasi berkala terhadap mekanisme seleksi termasuk Tes Wawasan Kebangsaan yang dimiliki TNI.
"Hal ini penting dilakukan untuk terus mengkontekstualkan ancaman kontemporer yang dihadapi TNI secara organisasi. Kepekaan atas perkembangan ancaman kekinian akan berkontribusi dalam pembangunan profesionalisme TNI," tuturnya.