Soal Minta Maaf Pertamax Naik, Fahri Hamzah Kaitkan Erick Thohir dengan Pencapresan 2024: Belum Debat Udah Ngalah
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyindir Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta maaf bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax naik di pasaran.
Fahri menganalogikan Erick apabila menjadi calon presiden (capres) sudah kalah telak dalam adu debat sesama capres lain. Belakangan Erick diketahui mendapat dukungan dari kelompok masyarakat untuk maju menjadi capres dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Hebat capres nya .. Belum debat dah ngalah..." sindir Fahri dalam akun Twitternya, @Fahrihamzah, dikutip Jumat 1 April.
Fari lantas mengutip penggalan lagu Iwan Fals berjudul Galang Rambu Anarki yang menyentil kebijakan pemerintah Orde Baru saat mencabut subsidi untuk kebutuhan rakyat kecil. "Orang pintar cabut subsidi! Kata @iwanfals dl [dahulu]," imbuhnya.
Menurut Fahri, subsidi bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi rakyat kecil. Namun jika dicabut maka kebijakan itu akan dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Untuk itu Fahri mendorong dalam pilpres mendatang tidak ada lagi capres yang memiliki sepak terjang pernah mencabut subsidi. Dia bilang, ada cara lain yang dapat diperhitungan dan dipertimbangan dengan matang daripada mencabut subsidi.
"Sebaiknya di masa depan salah satu kriteria calon presiden adalah tidak mencabut subsidi. Kalau sekedar nyabut subsidi dr rakyat untuk memimpin bangsa dan membiayai pembangunan.. Kok enak betul?" ujar Fahri.
Adapun Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan BBM jenis Pertamax tidak dikategorikan sebagai BBM bersubsidi, berbeda dengan Pertalite. Dia pun meminta maaf BBM jenis Pertalite harus naik
"Ya ini pemerintah sudah memutuskan Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Jadi kalau Pertamax naik ya mohon maaf, tapi Pertalite tetap subsidi," ujarnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanudin Makassar, Rabu, 30 Maret.
Baca juga:
- DPRD Sebut Rusaknya Lingkungan di Kalimantan Timur Akibat Ekploitasi Alam Berlebihan
- IKN Pindah ke Kalimantan Timur, Program Pengembangan SDM Setempat Dipertanyakan DPRD Penajam Paser Utara
- Ternyata Aktivis Eks HTI dan FPI Bergerak Senyap, Menag Perintahkan Banser dan GP Ansor Bersiaga
- Panglima Andika Hapus Tes Renang dan Perbolehkan Keturunan PKI Ikut Seleksi Prajurit TNI
Erick menjelaskan, dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih merangkak menuju normal seperti sebelum pandemi COVID-19, pemerintah tak bisa hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari pajak. Sebab itu, perusahaan pelat merah harus memberikan dividen kepada negara.
Dia menuturkan, dividen yang diperoleh negara dari perusahaan BUMN digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat. Selah satunya adalah subsidi BBM jenis Pertalite.
Erick menambahkan, negara harus merogoh kocek sangat dalam untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat. Bahkan, jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Termasuk juga untuk subsidi litrik bagi pelanggan 450 VA.
"Tapi itu lah kebijakan pemerintah dimana subsidi BBM mencapai puluhan triliun. Kemarin listrik 450 digratiskan bantuan sosial dan lain lain. Jadi pemerintah hadir," pungkasnya.