PKL di Garut Boleh Jualan, Tapi Kalau Tak Terapkan Prokes Langsung Bubarkan
JAKARTA - Bupati Garut Rudy Gunawan mempersilakan pedagang kaki lima (PKL) berjualan saat momentum Ramadan. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, menerapkan protokol kesehatan (prokes) untuk mencegah penularan COVID-19.
"Kami membuka satu tempat berdagang di Islamic Center silakan ada asosiasi, tapi tetap menggunakan prokes, kalau tidak prokes kami TNI, Polri, dan Satpol PP saya memberikan kuasa untuk membubarkan," kata Rudy Gunawan, Kamis 31 Maret dilansir dari Antara.
Ia menuturkan pandemi COVID-19 masih harus tetap diwaspadai penularannya dengan mematuhi prokes seperti selalu memakai masker dan mengatur jarak dalam berbagai aktivitas.
Termasuk kegiatan perdagangan bagi PKL, kata dia, tetap harus memperhatikan prokes sebagai langkah pencegahan agar tidak tertular maupun menularkan wabah COVID-19.
"Pedagang harus tetap tertib dan juga menerapkan protokol kesehatan," katanya.
Ia menyampaikan hasil rapat koordinasi dengan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Garut menerbitkan aturan dalam momentum Bulan Suci Ramadan terutama dalam pencegahan penularan wabah COVID-19.
Baca juga:
- Pengamat: Secara Fungsional, Menko Luhut Melampaui Tupoksi Bak Perdana Menteri
- APDESI Tak Terima Organisasinya Dicatut, Minta Polisi Ungkap Aktor Intelektual yang Beri Dukungan 'Jokowi 3 Periode'
- Warga di Pasar Jateng Teriak 3 Periode, Jokowi Tertawa: Sudah Sering Saya Dengar, Tapi Harus Taat Konstitusi
- Ketua APDESI yang Sah Keberatan Nama Organisasinya Dicatut Terkait Dukungan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi
Ia menyebutkan pemerintah dalam momentum Ramadan tahun ini mempersilakan kegiatan tarawih secara berjamaah di masjid dengan tetap mematuhi prokes.
"Jadi kalau tarawih itu diperbolehkan, tapi tetap menjaga jarak, masih menggunakan masker, di tempat-tempat di mana masjid besar kalau terjadi membludak, ya itu oleh kita nanti dilakukan evaluasi," katanya.