Komisi II DPR Bantah Pembahasan PKPU Pemilu 2024 Tunggu KPU-Bawaslu Baru
JAKARTA - Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024 telah siap diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan pemerintah.
Namun, Ketua KPU RI Ilham Saputra mengungkapkan, RDP pembahasan PKPU tahapan Pemilu 2024 menggantung lantaran ada satu alasan.
"Komisi II DPR menginginkan agar pembahasan ini dilakukan oleh KPU terpilih periode 2022-2027," ujar Ilham, Rabu, 23 Maret.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim, membantah alasan tersebut. Menurutnya, pihak DPR telah lama membahas tahapan dan jadwal Pemilu 2024 bersama Pemerintah, Bawaslu, dan DKPP.
"Enggak ada itu (bahas PKPU bersama KPU terpilih, red). Sudah sejak lama tahapan dan jadwal Pemilu 2024 dibahas Komisi II bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat, 25 Maret.
"Bahkan tanggal 15 Maret 2021, Komisi II bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP sudah rapat membahas tahapan, anggaran dan persiapan Pemilu 2024," sambungnya.
Hanya saja, Luqman mengakui hingga saat ini masih ada masalah-masalah yang belum tuntas dan harus dibahas lebih lanjut. Khususnya, dengan komisioner KPU dan Bawaslu usai dilantik presiden pada 11 April mendatang.
"Jadi bagi saya, Komisi II akan terus membahas persiapan-persiapan Pemilu 2024 bersama KPU, Pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Termasuk nanti dengan pimpinan KPU dan Bawaslu yang baru setelah mereka dilantik Presiden," katanya.
Baca juga:
- Sudah Ada 150 Rekening dengan Transaksi Rp361,2 Miliar terkait Investasi Ilegal Dibekukan PPATK
- Bareskrim Dalami Dugaan Keberadaan Pemilik Binomo di Kepulauan Karibia
- Tiga Penambang Batu Bara Ilegal di Bukit Soeharto Wilayah IKN Nusantara Ditetapkan Jadi Tersangka
- Saat Ketua DPRD DKI Berkoar Soal Ijon Rp180 Miliar untuk Pembayaran Commitmen Fee Formula E
Sementara sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Rifqinizamy Karyasuda, mengatakan rapat konsultasi ihwal agenda pembahasan PKPU tidak akan dibahas bersama anggota penyelenggara pemilu periode 2017-2022. Sebab, masa jabatan pihak-pihak tersebut akan berakhir sebentar lagi.
"Saya kira apa yang diminta oleh KPU RI saat ini itu momentumnya kurang pas. Karena kita tinggal menunggu beberapa hari lagi bahwa KPU dan Bawaslu RI akan dilantik oleh Presiden," ujar Rifqi kepada wartawan, Selasa, 22 Maret.