Alasan Mengapa Tangerang Selatan Begitu Diperebutkan Elite di Pilkada 2020

Menghitung elektabilitas paslon Pilkada Tangsel 2020

Berdasarkan hasil survei elektabilitas dari beberapa lembaga, nama Benyamin Davnie hampir selalu unggul. Sementara Muhammad dan Siti Nur Azizah saling kejar-kejaran.

Survei Kajian Politik Nasional (KPN) misalnya, dalam risetnya dijelaskan ketika responden tidak dihadapkan dengan opsi golongan putih (tidak memilih) maka hasilnya Benyamin Davnie memperoleh elektabilitas tertinggi dengan 32,9 persen. Disusul Muhammad 25 persen, dan Siti Nur Azizah 21,5 persen. 

Sedangkan di posisi wakil, yang memperoleh poin tertinggi yakni Ruhamaben sebesar 6,5 persen, disusul Pilar Saga Ichsan 4,6 persen, dan Rahayu Saraswati 1,2 persen. 

Namun jika survei dihadapkan dengan pilihan golput, hasilnya cukup mengejutkan, mayoritas responden atau sekitar 55 persen memilih untuk tak memilih alias golput. Kemudian di bawah pilihan golput, nama Benyamin Davnie tetap memimpin dengan 14,3 persen, kedua Siti Nur Azizah 11,6 persen dan Muhammad tergeser ke peringkat ketiga dengan 9,5 persen.

Kemudian pada survei pertama terkait dengan Pilkada Tangsel dilakukan oleh lembaga Konsep Indonesia (Konsepindo) pada 27 Juni-2 Juli 2019 dengan 440 responden. Dari 22 nama yang dijadikan sampel, ada lima besar nama yang elektabilitasnya tinggi. Pertama Benyamin Davnie 23,6 persen, Muhammad 10 persen, Andiara Aprilia Hikmat 9,3 persen, Abraham Samad 4,3 persen, dan Arsid 3,4 persen. Sementara nama putri Wapres KH. Ma’ruf Amin, Hj. Siti Nur Azizah Ma’ruf, berada di urutan ke-17 di survei itu dengan angka 0,7 persen.

Sementara itu pada hasil survei Indikator Politik Indonesia (September-Oktober 2019) nama Muhammad kembali menyusul Siti Nur Azizah. Pada poin pertanyaan "Seandanya hari ini pilkada dilaksanakan, maka siapa yang Anda pilih?" jawaban responden pada simulasi empat nama, hasilnya Benyamin Davnie berada di urutan pertama sebesar 35,4 persen, diikuti Muhammad 16,9 persen, Siti Nur Azizah 8 persen, dan Aldrin Ramadian 3,6 persen. 

Terakhir menurut survei yang dilakukan Indopolling Network pada Desember 2019 mencatat ada penurunan elektabilitas dari ketiga calon walikota tersebut. Benyamin Davnie 32,9 persen, Muhammad 16,8 persen, dan Siti Nur Azizah 3,6 persen. 

Survei itu tentunya akan jauh berbeda dari hasil di lapangan. Apalagi tingkat golput berdasarkan survei tersebut cukup tinggi. Setidaknya masing-masing paslon masih memiliki peluang yang hampir sama besar untuk memenangi kursi Tangsel satu dan dua. 

Selain survei elektabilitas, Konsepindo dan KPN juga mencatat permasalahan apa yang paling sering dirasakan warga. Jawabannya setidaknya ada lima masalah yakni: korupsi, kesehatan, hunian untuk warga miskin, infrastruktur, dan tingkat kriminalitas tinggi. Para paslon yang mampu memberikan program untuk kelima masalah tersebut, sangat mungkin untuk bisa mendapat atensi masyarakat Tangsel.

Pilkada 2020

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 akan menjadi spesial dibanding pesta demokrasi yang lain. Pilkada 2020 akan tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini diselenggarakan saat Indonesia masih masuk masa darurat penyebaran COVID-19. 

Untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, pemerintah menelurkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU No 6/2020. Beleid itu berisi aturan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

KPU juga menyiapkan simulasi proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pada penerapannya, KPU harus mengedepankan penggunaan media digital dalam sosialisasi ataupun kampanye. Selain itu KPU juga membatasi peserta sosialisasi secara tatap muka dan membatasi jumlah massa yang mendampingi proses pendaftaran calon peserta pilkada ke KPU.

Selain penyelenggara, partai politik dan bakal calon yang akan hadir dalam pendaftaran juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satu penerapannya antara lain saat penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang diatur Pasal 49 Ayat (1) PKPU 6/2020.

Dalam beleid itu diatur dokumen yang disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Lalu sebelum diterima petugas, dokumen itu disemprot dahulu dengan cairan disinfektan.

Dalam aturan itu juga petugas penerima dokumen wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Aturan lainnya: membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan; dilarang membuat kerumunan; penyampaian dokumen harus berjarak dan antre; seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; menghindari kontak fisik; penyediaan sarana sanitasi yang memadai; dan ruangan tempat kegiatan dijaga kebersihannya.

Selain proses pendaftaran, pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara juga dipastikan akan berbeda dari kondisi normal. Pada proses kampanye aturan protokol kesehatan tercantum pada Pasal Pasal 57-64.

Yang paling akan terasa berbeda pada Pilkada 2020 ini adalah, para pasangan calon harus sebisa mungkin membatasi diri bertemu dengan khalayak ramai. Dalam aturan itu juga diatur mengenai diskusi publik yang harus dilakukan di studio Lembaga Penyiaran. Pada pendukung tak diperkenankan hadir pada acara-acara tersebut.

Untuk mewujudkan peraturan tersebut pemerintah telah menambahkan anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir Agustus lalu, total anggaran pilkada sebesar Rp15,22 triliun. Sementara yang telah dicairkan pemerintah daerah sebanyak Rp12,01 triliun atau 92,05 persen. Sehingga masih ada 7,95 persen atau Rp1,21 triliun yang belum dicairkan.

Jumlah itu sudah termasuk anggaran tambahan sebagai biaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) anggaran ditambahkan sebesar Rp4,7 triliun, Bawaslu Rp478 miliar, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Rp39 miliar, dengan didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).