SoftBank Mundur jadi Investor IKN, PPP: Jangan Sampai Investasi Diganti APBN
JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI menyayangkan mundurnya SoftBank sebagai salah satu investor dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Pasalnya, keterlibatan SoftBank diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan dunia internasional ke Indonesia khususnya pembangunan IKN.
"Mundurnya SoftBank, IKN kehilangan nilai investasi sebesar 100 miliar dollar AS. Pemerintah harus segera bergerak mencari tambahan investor untuk memastikan pembangunan IKN sesuai jadwal dan sekaligus menjawab keraguan publik," ujar Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi, Minggu, 13 Maret.
Anggota Komisi VI DPR itu menegaskan, dalam UU 3/2022 terkait skema pembiayaan IKN berasal dari APBN dan swasta yang diperbolehkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
"Jangan sampai pemerintah menggantikan batalnya investasi SoftBank dengan APBN. Meskipun penggunaan APBN diperbolehkan namun masih banyak urusan negara ini yang harus ditanggung APBN," tegasnya.
Awiek menilai, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah pertama bagi duet Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai kepala dan wakil IKN untuk memastikan keberlanjutan proyek IKN yg ramah investor dan tidak membebankan APBN.
"Publik sangat menunggu kiprah dua tokoh tersebut," tandasnya.
Baca juga:
Sebelumnya, Ketua Tim Komunikasi Ibu Kota Negara (IKN), Sidik Pramono, menanggapi hengkangnya SoftBank dari proyek ibu kota baru. Sidik mengatakan pemerintah tetap akan mengandalkan pendanaan mega-proyek ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, itu dari berbagai sumber.
“Pada prinsipnya, pembiayaan pembangunan IKN bisa berasal dari APBN dan sumber-sumber pendanaan lain yang sah menurut ketentuan perundang-undangan,” ujar Sidik saat dihubungi pada Sabtu, 12 Maret 2022.
SoftBank mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan berinvestasi di proyek IKN. Keputusan itu disampaikan pada Jumat, 11 Maret 2022.
Sidik berujar komitmen pihak investor atau pihak di luar pemerintah perihal pembiayaan IKN memang masih dalam tahap awal. “Dalam realisasinya nanti, tentu semuanya akan dibicarakan lebih detail bersama pemerintah,” kata Sidik.