Tanggapi Usulan Cak Imin, DPP PDIP: Tidak Ada Ruang Menunda Pemilu

JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), merespons Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan Pemilu 2024 ditunda hingga satu atau dua tahun ke depan atas alasan perbaikan ekonomi.

PDIP menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek paling fundamental dalam politik. Di mana memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari.

Atas dasar ketentuan konstitusi pula, tegas Hasto, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

"Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu," tegasnya.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan PDIP juga senafas dengan pernyataan Presiden Jokowi yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

“Periodisasi pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik. Jadi daripada berpikir menunda pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu," demikian Hasto.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diundur. Sebab menurutnya, perbaikan ekonomi jangan sampai terganggu oleh kontestasi pemilu.

Hal itu didapatinya usai menerima masukan dari pelaku UMKM dan para analis terkait prospek ekonomi pada tahun ini.

"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," ujar Cak Imin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 23 Februari.

Bahkan, kata Cak Imin, usulannya tersebut bakal disampaikan kepada para pimpinan partai politik lain dan Presiden RI Joko Widodo.

"Moga-moga usulan saya nanti saya sampaikan ke teman-teman pimpinan-pimpinan partai. Saya usulkan ke Presiden. Nah, apakah bisa betul ya nanti kita lihat saja apakah mungkin bisa diundur atau tidak," katanya.