Antisipasi Invasi Rusia, Ukraina Umumkan Keadaan Darurat Selama 30 Hari

JAKARTA - Parlemen Ukraina telah menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh negeri, kecuali dua wilayah timur yang sudah diberlakukan sejak 2014.

Presiden Volodymyr Zelenskiy mengusulkan untuk memberlakukan keadaan darurat nasional pada Rabu pagi, saat negara itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer skala besar dari Rusia.

Keadaan darurat mulai berlaku pada tengah malam waktu setempat. Status darurat akan berlangsung selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari lagi.

Deklarasi tersebut berarti, Ukraina dapat memberlakukan pembatasan pada kebebasan bergerak dari cadangan wajib militer, pembatasan pada distribusi informasi dan media, serta memperkenalkan pemeriksaan dokumen pribadi.

Ini juga memberi pihak berwenang hak untuk memberlakukan jam malam dan melarang pertemuan massal dan pemogokan.

Terpisah, penembakan telah meningkat di timur, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengakui dua wilayah separatis sebagai independen dan memerintahkan pengerahan apa yang disebutnya penjaga perdamaian dan Barat mengatakan adalah awal dari sebuah invasi.

Konvoi peralatan militer, termasuk sembilan tank, bergerak menuju Donetsk Ukraina timur dari arah perbatasan Rusia, seorang saksi mata melaporkan.

Namun, masih belum ada indikasi yang jelas Presiden apakah Putin akan melancarkan serangan massal ke Ukraina dengan puluhan ribu tentara yang dia kumpulkan di dekat perbatasan.

Sebanyak 80 persen dari pasukan yang dikumpulkan berada dalam posisi untuk melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina, kata seorang pejabat senior pertahanan AS.

Sementara itu, para pemimpin dari dua daerah yang memisahkan diri itu telah mengirimkan "permintaan kepada Presiden Putin untuk memberikan bantuan guna mengusir agresi dari angkatan bersenjata Ukraina," kantor berita Rusia mengutip juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pada Hari Rabu.

"Saya meminta bantuan untuk mengusir agresi militer rezim Ukraina terhadap penduduk Republik Rakyat Donetsk," kata Denis Pushilin, yang mengepalai wilayah Donetsk yang diakui independen oleh Moskow.

Ditanya tentang langkah itu, juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan: "Seperti yang telah kami katakan sejak awal, akan ada serangkaian operasi bendera palsu yang kami harapkan, dan rencanakan, untuk dilihat.

"Ini adalah contohnya. Itu menunjukkan bahwa mereka merasa di bawah ancaman. Oleh siapa? Orang-orang Ukraina yang diancam akan diserang oleh Rusia?"

Untuk diketahui, Rusia secara konsisten membantah penilaian adanya rencana untuk melakukan invasi ke Ukraina.