Krisis Energi Listrik, Presiden Kazakhstan Bakal Naikkan Pajak Penambangan Bitcoin

JAKARTA – Baru-baru ini Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev menginstruksikan pihak berwajib untuk mengidentifikasi semua perusahaan penambangan kripto di negaranya. Meski Kazakhstan tidak melarang penambangan kripto, namun pemerintah berencana menaikkan pajak dari hasil mining.

Upaya menaikkan pajak ini didorong oleh konsumsi listrik yang tinggi. Oleh karena itu pemerintah juga menaikkan tarif listrik bagi perusahaan penambangan kripto. Pasalnya, Kazakhstan kini mengalami krisis pasokan listrik yang memaksa sejumlah perusahaan penambangan untuk angkat kaki. Perusahaan penambangan bitcoin yang masih berada di Kazakhstan tengah menghadapi kenaikan pajak dan pengawasan yang lebih ketat dari sebelumnya.

Dilansir dari Bitcoin.com News, dalam rapat dengan para menteri yang berlangsung pada pekan ini, Presiden Kassym-Jomart Tokayev menginstruksikan pemerintah untuk menyiapkan peraturan yang komprehensif untuk industri penambangan kripto pada 1 April mendatang, ini ditujukan supaya perusahaan penambangan memenuhi kewajiban mereka.

Media lokal melaporkan minggu ini bahwa pihak berwenang di negara Asia Tengah sedang mempertimbangkan kenaikan lima kali lipat dari pajak listrik yang diharapkan dibayar oleh para penambang. Musim panas lalu, Kazakhstan memperkenalkan biaya tambahan sebesar 1 tenge (sekitar 0,0023 dolar AS) per kilowatt-jam yang digunakan untuk mencetak mata uang digital.

“Tarif saat ini dapat diabaikan. Saya menginstruksikan pemerintah untuk mengerjakan beberapa kenaikan pajak ini sesegera mungkin,” kata Tokayev sebagaimana dikutip dari Tengrinews.

Orang nomor satu di Kazakhstan tersebut memaparkan bahwa bisnis pertambangan bitcoin tidak membawa dampak sosial ekonomi. Pasalnya sektor penambangan kripto tidak menciptakan banyak lapangan kerja maupun produk tapi malah menghabiskan lebih banyak energi.

Dalam sejumlah kasus, para penambang kerap menggunakan listrik bersubsidi dan tidak membayar bea cukai atas peralatan impor sambil menguangkan keuntungan mereka di yurisdiksi lain. Presiden Kazakhstan juga menekankan bahwa negara tidak melarang penambangan kripto, tapi pihaknya bersikeras akan menarik pajak dari semua fasilitas penambangan dan memeriksa semua dokumen teknisnya.

Presiden Tokayev meminta Badan Pemantau Keuangan untuk mengawasi secara mendalam dan melaporkan hasilnya pada 15 Maret mendatang.

“Mereka yang ingin bekerja di bidang ini harus memiliki izin yang sesuai, menerima listrik dengan tarif yang memadai, menyatakan pendapatan dan membayar pajak, meluncurkan proyek energi hijau,” instruksi Presiden Tokayev.

Kazakhstan telah menjadi surga baru bagi pertambangan bitcoin sejak China melancarkan tindakan keras terhadap sektor tersebut pada Mei tahun lalu. Pada Agustus 2021, pangsa pasar negara dalam hashrate bitcoin global telah mencapai 18%, kedua setelah Amerika Serikat.

Penambang awalnya disambut oleh pemerintah Kazakhstan, tetapi kekurangan energi semakin meingkat di negara tersebut. Pemerintah menyalahkan industri penambangan kripto atas masalah tersebut. Hal ini mendorong pemerintah untuk menutup penambangan kripto di tengah pemadaman yang terjadi di musim dingin.

Protes massal atas kenaikan biaya energi, terutama harga bahan bakar seperti gas alam, telah meletus pada awal Januari lalu, mengancam pemerintahan Tokayev. Untuk memadamkan kerusuhan, pemerintah menutup bank lokal dan membatasi akses ke internet yang juga mempengaruhi penambang kripto.