Dalam Pidato yang Diwakili Luhut, Presiden Jokowi Minta Transisi Energi Tak Bebani Masyarakat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo yang diwakili Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta transisi energi yang akan dilakukan tidak berdampak negatif pada sosial-ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi transisi energi di Indonesia, pemerintah akan terus mendorong lahirnya industri yang lebih hijau dan mendorong kontribusi swasta maupun filantropi melakukan pendanaan inovatif.

"Aksi transisi energi ini harus dilakukan secara berkeadilan," ungkap Luhut dalam peluncuran Transisi Energi G20, Kamis 10 Februari.

Pada kesempatan yang sama, Luhut mewakili Presiden RI menekankan aksi transisi energi harus dilakukan secara berkeadilan.

"Perubahan paradigma pasti akan berdampak pada perubahan pekerjaan, skenario pembangunan, orientasi bisnis, dan lainnya. Jadi, kita ingin yang berkeadilan, yang bebannya berat harus dibantu, yang sudah siap silahkan jalan sendiri selagi membantu yang belum mampu. Ini harus didukung penuh oleh kerja sama global yang kuat. Ini yang akan kita bangun di G20 Indonesia. Inilah yang kita maksud dengan global deal," kata Luhut menjabarkan.

Luhut juga meminta dukungan dari semua Kementerian/Lembaga agar program transisi energi yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana sehingga Indonesia dapat mencapai target Net Zero Emission pada tahun 2060.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengharapkan forum ini dapat menjembatani fokus Indonesia mendorong negara maju dan berkembang pada keanggotaan G20 untuk mempercepat proses transisi energi serta memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan.

Transisi Energi G20 diluncurkan sebagai bagian Presidensi G20 Indonesia yang dimulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di November 2022. Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia.

"Transisi Energi G20 diharapkan akan menghasilkan hasil persidangan G20 yang lebih konkret guna memperkuat sistem energi global yang berkelanjutan, serta transisi energi yang berkeadilan dalam konteks pemulihan berkelanjutan," kata Arifin dalam sambutannya.

Pada pilar transisi energi, imbuh Arifin, akan mengangkat tiga isu prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan.

"Dengan urgensi tiga isu ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan global dalam mengakselerasi transisi energi," jelasnya.

Melalui forum ini pula, Indonesia mampu menghimpun komitmen global yang lebih kuat dalam rangka mencapai target global pada akses energi yang ditargetkan Agenda 2030 sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Hasil Utama atau Lighthouse Deliverable inilah yang diharapkan oleh Presidensi Indonesia sebagai tindak lanjut aksi-aksi pasca-COP26 dan Presidensi G20 sebelumnya, dalam rangka mencapai Karbon Netral, yang Indonesia telah targetkan pada 2060, atau lebih cepat lagi dengan dukungan riil dari komunitas internasional," jelas Arifin.