BKKBN Raih Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan
JAKARTA - Reformasi birokrasi adalah media untuk melaksanakan pembangunan Nasional, sebagai cara mewujudkan World Class Bureaucracy yang dicirikan dengan pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efisien dan efektif.
Sasaran reformasi birokrasi ada tiga yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.
Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Tavip Agus Rayanto menyebut, pihaknya terus memperbaiki tiga sektor tersebut.
“Ketiga sasaran tersebut kami terus perbaiki capaian indikator-indikatornya, hari ini juga bertepatan dengan capaian BKKBN khususnya di lingkungan Sestama BKKBN mendapatkan ISO 37001:2016 sebagai implementasi pembangunan budaya Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) budaya anti suap ini merupakan upaya perilaku anti korupsi," kata Tavip dalam keterangan resmi, Selasa, 8 Februari.
“Selain itu, pada sasaran Birokrasi yang kapabel, BKKBN mendapatkan penghargaan dari KASN sebagai lembaga BKKBN sebagai satu-satunya LPNK yang menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Sangat Baik nilai 364.5 dengan Indeks 0.88," katanya.
Baca juga:
Senior Vice President Direktorat Komersial PT. Sucofindo Yerry Taizar mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran BKKBN atas perolehannya Sertifikat Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dengan ruang lingkup seluruh ruang pekerjaan yang berada di lingkungan Sekretariat Utama BKKBN.
"Standar Sistem Manajemen ISO adalah suatu perangkat untuk memastikan bahwa suatu proses berjalan dengan konsisten," kata Yerry.
Pada kesempatan yang sama Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan dalam sambutannya, “Mudah-mudahan perolehan sertifikat ini menjadi contoh untuk unit-unit kerja yang lainnya di lingkungan BKKBN, tentu harapan kita adalah menjadikan suatu contoh kepada yang lain-lainnya. ISO 37001 : 2016 sebagai suatu implementasi pembangunan budaya Sistem Manajemen Anti Penyuapan, budaya anti suap ini merupakan upaya perilaku anti korupsi. Adapun unit yang telah mendapatkan ISO antara lain : Inspektorat Utama, Sekretariat Utama, Perwakilan BKKBN Jawa Timur, Perwakilan BKKBN Bangka Belitung. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terimakasih kepada unit yang telah mendapatkan ISO 37001:2016," kata Hasto.
“Yang namanya Reformasi Birokrasi, ini adalah bentuk dari revolusi, bedanya revolusi dan inovasi sudah jelas nyata, bahwa di dalam revolusi itu ada perubahan mindset jadi revolusi adalah identik dengan change of your mindset. Oleh karena itu kita harus sama-sama bisa menghayati bahwa di dalam reformasi birokrasi tidak hanya sekedar birokrasi, teknokrasi yang berubah, akan tetapi ada mindset yang berubah”, imbuh dokter Hasto.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB Prof. Erwan Agus Purwanto menyebutkan pada saat menyampaikan Keynote Speech, “Untuk memastikan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh seluruh instansi pemerintah setiap tahunnya Kementerian Pan RB telah melaksanakan evaluasi atas Reformasi Birokrasi pada 86 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 504 Pemerintah Kabupaten/Kota. Evalusi tersebut menghasilkan Indeks RB yang menggambarkan kemajuan instansi pemerintah dalam menciptakan birokrasi yang lebih baik”, terang Erwan.