China Kumpulkan Data dari Facebook dan Twitter dengan Alat Senilai Rp4,5 Miliar

JAKARTA - China dilaporkan kembali memata-matai negara asing dengan menggunakan alat bagian dari jaringan pengawasan internet internalnya, untuk menambang data dari media sosial negara Barat.

Pemerintah membeli sistem pengawasan data yang lebih baru dan lebih canggih untuk mengumpulkan informasi tentang entitas asing, menurut dokumen penawaran dan kontrak untuk lebih dari 300 proyek pemerintah China sejak awal 2020.

Dokumen tersebut mengungkapkan pembelian perangkat lunak media pemerintah China senilai 320.000 dolar AS atau setara Rp4,5 miliar untuk menambang data dari platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan YouTube tentang jurnalis media asing yang terkenal serta personel kunci dari politik, bisnis dan lingkaran media.

Para pejabat juga membeli program intelijen polisi Beijing senilai 216.000 dolar AS yang menargetkan Hong Kong dan Taiwan dan pusat dunia maya Xinjiang yang membuat katalog konten bahasa Uyghur di luar negeri.

Diungkap pertama kali oleh Washington Post, yang dikutip dari The Hill, Senin, 3 Januari, seorang analis di Departemen Propaganda Pusat China mengatakan perangkat lunak itu akan memungkinkan negara untuk lebih memahami jaringan bawah tanah personel anti-China.

Para pemimpin bangsa juga membentuk jaringan sistem peringatan yang akan membunyikan alarm real-time untuk tren yang mengancam atau melemahkan kepentingan negara.

"Sekarang kami dapat lebih memahami jaringan bawah tanah personel anti-China," ungkap analis tersebut.

Sejatinya, Departemen Propaganda Pusat China ini pernah ditugaskan untuk menghasilkan laporan data tentang bagaimana konten negatif yang berkaitan dengan kepemimpinan senior Beijing tersebar di Twitter, termasuk profil individu akademisi, politisi, dan jurnalis.

Program anyar ini akan secara otomatis mengumpulkan dan menyimpan data secara real-time di server China untuk dianalisis. Sebenarnya, jenis pengumpulan data ini dilarang oleh Twitter dan Facebook, kecuali jika izin sebelumnya telah diberikan.

"API kami menyediakan akses real-time ke data publik dan Tweet saja, bukan informasi pribadi. Kami melarang penggunaan API kami untuk tujuan pengawasan, sesuai dengan kebijakan dan persyaratan pengembang kami," jelas Juru Bicara Twitter Katie Rosborough.