Viral Penumpukan Penumpang di Bandara, PPP: Akibat Pemerintah Lambat Antisipasi Penanganan Karantina

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir, mengomentari beredarnya video viral di media sosial terkait penumpukan penumpang yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani karantina sepulang dari luar negeri. 

Menurutnya, penumpukan ini terjadi akibat lambatnya antisipasi dan penanganan manajemen karantina oleh pemerintah. 

 

"Pemerintah terlalu lambat melakukan antisipasi dan penanganan manajemen karantina kesehatan bagi pejalan asal luar negeri. Sehingga terjadi penumpukan dan kerumunan orang saat menunggu proses karantina kesehatan hingga berjam-jam lamanya bahkan sampai lewat hari," ujar Anas, Selasa, 21 Desember. 

 

Legislator Jawa Timur itu menilai, penumpukan tersebut dapat menimbulkan munculnya klaster baru. Sebab kata dia, para penumpang terlihat tengah dalam kondisi lelah.

"Keadaan ini malah bisa memicu munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 Omicron yang justru sedang kita cegah bersama-sama. Apalagi kondisi stamina para penumpang sedang berada di puncak kelelahan akibat perjalanan panjang di pesawat sehingga memungkinkan kekebalan tubuhnya sedang tidak dalam keadaan prima," kata Anas.

Disamping itu, lanjut Anas, mahalnya biaya karantina juga bisa mengakibatkan para penumpang semakin sengsara. Belum lagi, proses PCR yang lama dan sedikitnya petugas di bandara.

"Mahalnya biaya karantina hotel yang disiapkan, maraknya petugas aji mumpung yang menjual makanan dan minuman dengan harga selangit, sedikitnya petugas di bandara yang disiapkan pemerintah, penanganan test PCR yang bertele-tele, telah mengakibatkan para penumpang makin sengsara," tegas politikus PPP itu.

Oleh karena itu, Anas meminta pemerintah untuk bertindak cepat memperbaiki keadaan. Juga perlu adanya koordinasi antar pemangku kepentingan agar penanganan masalah ini bisa berjalan baik. 

"Harus ada respons dan tindakan cepat dari aparat untuk memperbaiki keadaan ini sesegera mungkin. Kordinasi antar para pemangku kepentingan, imigrasi, angkasa pura, BNPB, TNI-POLRI, gugus tugas dll, harus diperkuat tanpa saling menunggu apalagi saling melempar tanggungjawab. Ini situasi darurat harus ditangani dengan cara darurat," demikian Anas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, terdapat sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang baru pulang plesir dari luar negeri yang menolak karantina di hotel. Hal ini merespons sebuah video viral terkait penumpukan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.

Luhut menyebut, mereka yang baru pulang dari luar negeri untuk keperluan liburan dan belanja meminta agar dapat dikarantina di Wisma Atlet, ketimbang mengeluarkan uang untuk karantina di hotel. Padahal, mereka mampu melakukan karantina di hotel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Banyak yang sebarin video itu, ternyata banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel padahal bisa. Dia minta supaya karantina di Wisma Atlet karena gratis," kata Luhut dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 20 Desember.