Beberapa ‘Senggolan’ Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dengan Presiden Jokowi yang Sita Perhatian Publik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memperbaiki sistem keagrariaan nasional seiring dengan masukan beberapa pihak yang mendorong pembaharuan di sektor pertanahan tersebut. Hal ini disampaikan Presiden saat berbicara di forum Kongres Ekonomi Umat MUI pada akhir pekan lalu.

“Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas karena akan baik menurut saya untuk disampaikan dalam forum ini,” ujar Presiden pada Jumat, 10 Desember.

Adapun, sikap Presiden ini merupakan respons atas kritik terbuka Wakil Ketua MUI Anwar Abbas di forum yang sama.

Menurut Presiden Jokowi, pelaksanaan reformasi agraria sudah berjalan on track. Hal itu tercermin dari pendistribusian reformasi agrarian yang telah mencapai taraf sekitar 30 persen atau 4,3 juta hektar dari target yang ditetapkan sebesar 12 juta hektar.

Asal tahu saja, ‘senggolan’ antara orang nomor dua di MUI dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak hanya terjadi kali ini saja. Berikut redaksi rangkumkan untuk pembaca.

1. Masalah Impor Beras

Beberapa waktu lalu, Anwar Abbas sempat melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berniat mendatangkan beras dari mancanegara untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Adapan, kritik tersebut merespons sikap Menko Airlangga Hartarto yang menyebut impor beras 2021 akan berjumlah sekitar 1 juta ton.

Padahal, Anwar menilai Kepala Negara telah berkomitmen untuk memaksimalkan produksi nasional sekaligus cara terbaik untuk melindungi petani di dalam negeri.

“Kenapa tidak sesuai dengan instruksi Presiden? Jika karena kualitas beras lokal tidak sesuai lalu siapa yang mau beli produksi kita?” katanya.

2. Tingkat kesenjangan

Wakil Ketua MUI menyoroti pula soal kondisi kesenjangan rakyat Indonesia yang dianggapnya semakin melebar di era pemerintahan saat ini. Dalam catatannya, negara cenderung hanya berorientasi pada usaha skala menengah dan besar.

“Kesenjangan sosial dan ekonomi semakin besar tiap tahun dan ini menyimpan potensi gangguan terhadap stabilitas bangsa,” ujarnya di laman resmi MUI.

3. Persoalan antikritik

Sempat mencuat dalam pemberitaan bahwa Presiden Joko Widodo dianggap sebagai birokrat antikritik. Padahal, Anwar menilai Kepala Negara senantiasa terbuka atas pandangan dari berbagai pihak.

Hal ini dibuktikan dengan keterangan Anwar bahwa Presiden Jokowi telah mencatat masukan darinya dan berkomitmen untuk menindaklanjuti.

“Saat bertemu di Istana (dengan Presiden), Mensesneg berkata bahwa apa yang saya sampaikan sudah dicatat dan akan diteruskan. Ini berarti Presiden menerima masukan dan pandangan saya,” ucapnya.

“Saya kaget bahwa ada yang bilang saya jangan keras-keras mengkritik Pak Jokowi, itu tidak benar sama sekali,” ungkap Anwar Abbas.