Mentan Syahrul Yasin Limpo Tidak Akan Main-Main dalam Penanganan Kasus Korupsi di Kementan
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan tidak akan main-main dalam penanganan tindakan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai salah satu upaya memperkuat sektor pertanian di tanah air.
Saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin 13 Desember, Mentan Syahrul mengatakan hanya kebodohan dan kemalasan membaca aturan, bagi yang masih mau korupsi, mereka tidak mau belajar. Menurut dia, orang yang salah (korupsi) adalah mereka yang melanggar SOP.
"Hakordia, merupakan peringatan orang yang masih korupsi dan mengingatkan untuk belajar dari apa yang terjadi selama ini. Jadi hal tersebut tidak main-main. Sebab, Kementerian Pertanian ingin menjadi yang terbaik di negara ini," ujarnya pada peringatan Harkodia Kementan bertema “Mewujudkan Pertanian Maju, Mandiri, dan Modern Tanpa Korupsi", dilansir dari Antara.
Pada kesempatan tersebut Mentan secara resmi meluncurkan aplikasi Kaldu Emas (Kanal Pengaduan Elektronik Masyarakat) dan Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian (SIGAP-UPG) sebagai upaya nyata dalam meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementan.
Melalu aplikasi Kaldu Emas masyarakat dapat menyampaikan pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap layanan Kementan.
Aplikasi ini juga digunakan sebagai feedback bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian atas pelaksanaan program/kegiatan utama dan layanan pertanian.
Diharapkan aplikasi ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian
Sedangkan aplikasi Sigap sebagai sarana memberikan kemudahan bagi seluruh pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementan dalam melaporkan penerimaan gratifikasi non kedinasan maupun kedinasan.
Baca juga:
Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan fitur pelaporan gratifikasi online bagi pengguna. Aplikasi ini juga menjadi sistem untuk membantu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementan untuk mengelola laporan gratifikasi dengan lebih mudah dan cepat.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata yang hadir pada acara tersebut mengatakan Hakordika merupakan peringatan Bangsa Indonesia masih tergolong negara yang tingkat korupsinya tinggi.
"Ini bukan perayaan, tapi peringatan bahwa bangsa kita masih tergolong yang tingkat korupsinya masih tinggi. Karena apa? negara yang tingkat korupsinya rendah nggak ada peringatan seperti ini. Di Singapura nggak ada karena sudah bagus," kata dia.
Dia mengatakan peringatan Hakordia setiap tahun untuk menyadarkan anak bangsa.