Tambah Jumlah Pasukan PBB, Menlu Retno: Indonesia Siap Tingkatkan Kapasitas dan Pelatihan Peacekeepers
JAKARTA - Indonesia berkomitmen untuk menambah jumlah sekaligus meningkatkan pelatihan dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dalam misi PBB, sebut Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi.
Hal ini disampaikan Menlu Retno dalam virtual 4th UN Peacekeeping Ministerial (UNPM) dengan tema 'Partnership in Training and Capacity Building', Selasa kemarin.
"Komitmen memajukan pelatihan dan peningkatan kapasitas para peacekeepers mutlak diperlukan guna mendukung mandat Misi dan memastikan keselamatan mereka," ujar Menlu Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri Indonesia 8 Desember.
Komitmen kontribusi Indonesia yang disampaikan Menlu Retno terdiri dari penambahan sekitar 1.000 personel dan penguatan kapasitas peacekeepers. Secara khusus, Menlu Retno menyampaikan pelatihan dan peningkatan kapasitas diperlukan untuk mendukung peacekeepers yang seringkali bertugas di situasi yang seringkali berbahaya.
Untuk itu, Menlu Retno menekankan dua hal penting yang perlu dilakukan untuk mendukung pelatihan dan peningkatan kapasitas peacekeepers. Pertama, pelatihan dan peningkatan kapasitas harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
"Di masa pandemi seperti saat ini, peacekeepers kita mendapat tugas tambahan. Mereka harus dapat mendukung negara tempat Misi untuk penanganan pandemi. Di sinilah pengetahuan mengenai kesehatan komunitas menjadi hal yang penting," jelas Menlu Retno
Hal kedua yang ditekankan Menlu Retno adalah pentingnya investasi seluruh negara bagi kemitraan yang inovatif. Dijelaskannya, Triangular Partnership Project (TPP) yang akan berlangsung di Indonesia pada tahun 2022 merupakan salah satu wujud sumbangsih Indonesia dalam mendukung inovasi kemitraan.
"Penguatan kemitraan yang inovatif ini juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas peacekeepers perempuan, khususnya dalam perlindungan warga sipil," tutup Menlu Retno
Korea Selatan menjadi tuan rumah penyelenggaraan UNPM kali ini yang dihadiri oleh lebih dari 50 negara. Pertemuan dibuka dengan sambutan dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Korea Selatan serta Sekjen PBB Antonio Guterres.
Baca juga:
- Kremlin Sebut Presiden Setuju Pembicaraan Amerika Serikat dengan Rusia Tentang Ukraina Dilanjutkan
- Presiden Putin Minta Jaminan Keamanan dari Presiden Biden untuk Mengekang Ekspansi NATO di Perbatasan Rusia
- Gelar Pertemuan Virtual dengan Presiden Putin, Presiden Biden Peringatkan Soal Sanksi Jika Rusia Serang Ukraina
- Studi Inggris Sebut Mencampur Vaksin COVID-19 Pfizer atau AstraZeneca dengan Moderna Berikan Kekebalan Lebih Baik
Untuk diketahui, sejak kali pertama mengirimkan pasukan perdamaian dalam misi Kontingen Garuda I yang diberangkatkan ke Mesir pada 8 Januari 1957 silam, Indonesia beberapa kali termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pasukan perdamaian terbanyak.
"Jumlah pasukan (perdamaian PBB dari Indonesia) 2.818 orang, Kita berada di peringkat 8 sudah 3 tahun berturut-turut. Sementara kalau masuk 10 besar sudah empat tahun terakhir," terang Duta Besar LBBP RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa Febrian A. Ruddyard dalam keterangan kepada VOI.
UNPM merupakan pertemuan internasional terbesar yang membahas berbagai isu Misi Perdamaian PBB. Pertemuan ini didahului dengan 4 (empat) pertemuan persiapan, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memimpin pertemuan pendahuluan yang mengambil tema 'Partnership, Training and Capacity Building.'