Jakarta Masih Kerap Banjir Rob, DPRD Minta Pemprov DKI Cari Sumber Pendanaan Selain APBD Buat Tanggul
JAKARTA - Banjir rob masih menjadi masalah klasik bagi warga pesisir Jakarta. Sementara, proses pembangunan tanggul Jakarta belum juga selesai. Pemprov DKI berkewajiban membangun tanggul 19 kilometer, sementara 11 kilometer lainnya dibangun Kementerian PUPR.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menyebut Pemprov DKI telah mengajukan anggaran sebesar Rp104,9 miliar untuk membangun tanggul laut di pesisir Jakarta dalam APBD 2022.
"Pembangunan tanggul pengaman pantai dan infrastruktur pengendali banjir pesisir pantai pada Dinas Sumber Daya Air sebesar Rp104.999.999.930," kata Ida kepada wartawan, Selasa, 7 Desember.
Baca juga:
- Berpotensi Hujan Lebat Disertai Petir dan Banjir Rob, Masyarakat di Pesisir Maluku Utara Diminta Waspada
- Pemprov DKI Lanjutkan Lagi Pembuatan Tanggul Jakarta Setelah Sempat Terkendala Akibat Pasang
- Banjir Rob di Pesisir Balikpapan Diperkirakan Terjadi Hingga Besok
- Warga Mandar Banyuwangi Dihantui Fenomena Banjir Rob
Sayangnya, kata Ida, alokasi anggaran pembangunan tanggul Jakarta pada 2022 belum menutupi keseluruhan biaya yang dibutuhkan Pemprov DKI.
Karenanya, Ida menyarankan agar Pemprov DKI mencari sumber pendanaan alternatif selain dari anggaran daerah. Skema yang bisa dipakai adalah dana koefisiensi lantai bangunan (KLB) atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan swasta.
"Memang untuk tanggul ini pembangunan tanggul pengaman pantai anggarannya di tahun 2022 itu hanya Rp104 miliar. Ini kan memang sedikit. Pemda bisa mencari solusi non-APBD, dana KLB, CSR, ataukah kewajiban," ungkap Ida.
Menurut Ida pembuatan tanggul ini sangat dibutuhkan masyarakat, apalagi yang sering terdampak banjir rob di pesisir utara Jakarta. Karenanya, skema pendanaan di luar APBD ini bisa digunakan asal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berniat melakukannya.
"Menurut saya ini pasti bisa kalau Pak Gubernurnya mau. Niat pak gubernur melihat anggaran dan keuangan kita memamg sangat sulit lah. Kita mengandalkan anggaran lewat APBD. Jadi, solusinya untuk pembangunan tanggul ini biar tetap berjalan bisa lewat dana KLB atau CSR yang ada. Itu saran dari komisi D," jelas Ida.