Cegah Gejolak Anggota di Daerah, Ormas PP Tetap Tunggu Junimart Girsang Minta Maaf secara Terbuka

JAKARTA - Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP), Razman Arif Nasution mendesak Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta maaf secara terbuka terkait pernyataan meminta Kemendagri menertibkan ormas yang kerap terlibat bentrokan. 

Permintaan maaf langsung dan terbuka dinilai penting meredam gejolak anggota ormas PP di daerah. Sebab eskalasi demo anggota PP disebut Razman meningkat di sejumlah daerah seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. 

“Ini masih tertib masih terkendali. Saya khawatir, kami sudah keluarkan instruksi dari ketua umum yang sudah saya sampaikan tidak boleh ada kekerasan tidak boleh ada anarkis. Tapi sekali lagi kita sekencang menjaga bisa saja masuk orang lain. Jadi ini akan berbahaya pada gerakan damai. Judulnya pun sekarang kalau boleh saya analogikan adalah PP mengunggat permintaan maaf Junimart Girsang. Pertanyaan saya ke saudara Junimart, sudah berkali-kali kami ingatkan minta maaf setulus hati,” papar Razman kepada wartawan, Senin, 29 November. 

Karena itu, Razman mendorong Junimart agar berbicara langsung menyampaikan permohonan maaf.

“Maka you ngomonglah di TV, you minta maaf dan kemudian ada tawaran dari kami datanglah ke MPR dan kita kawal pasti aman,” sambungnya. 

Diberitakan sebelumnya, puluhan kader dan pengurus MPW Pemuda Pancasila (PP) Sumatera Utara mendatangi gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Mereka datang buntut dari pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang soal penertiban ormas yang kerap terlibat bentrokan.

Sedianya, massa akan melakukan demonstrasi di depan kantor DPRD Sumut. Namun, hal itu urung terjadi, massa yang dipimpin Sekretaris MPW PP Sumut, Ali M Madhy langsung masuk menuju ruang Banmus DPRD Sumut. 

Di ruang Banmus, massa diterima Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution dan Harus Mustafa. Pertemuan massa dengan pimpinan DPRD Sumut berlangsung tertutup. 

Usai pertemuan, Sekretaris MPW PP Sumut, Ali M Mahdy mengatakan kedatangan mereka untuk menyampaikan tuntutan agar Junimart Girsang meminta maaf kepada Pemuda Pancasila.

"Kami datang kesini meminta agar kasus Junimart ditindak lanjuti oleh DPRD Sumut. Bahkan kami telah menyerahkan surat resmi agar surat ini kami harapkan bisa sampai ke DPR RI," kata Ali, Senin, 29 November.

Ali mengatakan, sedianya kader PP akan turun melakukan demo namun dibatalkan.

"Jadi kami hanya melakukan aksi damai seperti ini. Kami dari Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Sumut meminta agar Junimart segera meminta maaf baik di media cetak, elektronik dan online secara terbuka. Kalau tidak ada permintaan maaf akan kita kaji ulang," jelas dia. 

Ali mengatakan, Junimart Girsang harus meminta maaf secara khusus dan mengakui kesalahannya kepada Pemuda Pancasila. 

"Kami minta secara khusus saudara Junimart Girsang mengakui kesalahan dan meminta maaf secara terbuka kepada pemuda Pancasila," sambungnya. 

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan permohonan maaf. Pernyataan disampaikan lewat wartawan saat gedung DPR didemo ormas PP pada pekan lalu. 

"Apabila saya dipersalahkan karena tanggapan itu, sebagai manusia beriman saya minta maaf kepada keluarga PP," kata Junimart dikutip Antara, Kamis, 25 November. 

Junimart mengatakan hal itu terkait dengan pernyataannya yang meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan ormas yang sering terlibat bentrokan.

Menurut dia, sebenarnya PP tidak utuh membaca tanggapan dirinya terkait dengan insiden bentrokan ormas di Ciledug, Kota Tangerang dan hubungannya dengan Kemendagri. Junimart menegaskan bahwa tidak ada pernyataan dirinya yang meminta Kemendagri membubarkan PP

"Tidak ada pernyataan saya yang menyatakan agar Kemendagri membubarkan PP sebagai ormas yang berskala nasional," ujarnya.