Tingkatkan Pertahanan untuk Hadapi Ancaman China dan Korea Utara, Jepang Tambah Anggaran Militer Rp96,5 Triliun

JAKARTA - Jepang berencana untuk menambah pengeluaran tahunan militernya sebesar 6,75 miliar dolar AS atau sekitar Rp96.518.190.000.000 yang mencatat rekor, untuk meningkatkan pertahanan udara dan laut seirung kekhawatiran ancaman dari China dan Korea Utara.

Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida pada Hari Jumat menyetujui pengeluaran sebagai bagian dari anggaran tambahan. Sementara penambahan pengeluaran pertahanan seperti itu biasa terjadi, 774 miliar yen yang akan diminta oleh anggota parlemen untuk disetujui adalah jumlah terbesar yang pernah ada, menurut Kementerian Pertahanan Jepang.

"Ketika lingkungan keamanan di sekitar Jepang memburuk dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tugas mendesak kami adalah mempercepat pelaksanaan berbagai proyek," sebut Kementerian Pertahanan dalam proposal pengeluarannya, mengutip Reuters 26 November.

Suntikan tunai akan memungkinkan Jepang, tiga bulan lebih awal dari yang direncanakan, meningkatkan peluncur rudal permukaan ke udara di pulau-pulau di tepi Laut Cina Timur. Serta baterai rudal Patriot PAC-3 di tempat lain yang merupakan garis pertahanan terakhir terhadap hulu ledak Korea Utara yang masuk.

Tekanan China yang meningkat pada Taiwan menyebabkan kegelisahan di Jepang, karena kendali Beijing atas pulau itu akan membawa pasukan China dalam jarak sekitar 100 kilometer (62 mil) dari wilayahnya dan akan mengancam rute perdagangan maritim utama yang memasok minyak dan barang-barang lainnya ke Jepang. Itu juga akan memberi China pangkalan untuk akses tak terbatas ke Pasifik barat.

Pengeluaran ekstra juga akan membuat Jepang lebih cepat memperoleh rudal anti-kapal selam, pesawat patroli maritim dan jet kargo militer, kata Kementerian Pertahanan.

Pengeluaran militer tambahan datang setelah partai yang berkuasa PM Kishida pada Oktober, memasukkan tujuan hampir dua kali lipat pengeluaran pertahanan menjadi 2 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam janji Pemilu.

Selama beberapa dekade, Jepang berpegang pada kebijakan menjaga pengeluaran pertahanan dalam 1 persen dari PDB, meredakan kekhawatiran baik di dalam maupun luar negeri tentang kebangkitan militerisme yang membawa Jepang ke Perang Dunia II.

Untuk diketahui, rencana pengeluaran tambahan yang disetujui oleh Pemerintahan PM Kishida pada Hari Jumat juga mencakup pembayaran di muka kepada kontraktor pertahanan, untuk peralatan guna membantu mereka menangani gangguan pandemi virus corona yang telah merugikan keuangan mereka.