Partai Pemerintah Ingin Jepang Miliki Kemampuan Menyerang Pangkalan Musuh

JAKARTA - Panel keamanan nasional dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang, setuju untuk mengusulkan Jepang dapat memiliki kemampuan menyerang pangkalan musuh, untuk ditinjau pada akhir tahun ini dari kebijakan berorientasi pertahanan eksklusif, di bawah konstitusi yang menolak perang.

Anggota Komisi Penelitian Keamanan Nasional LDP mengatakan kepada wartawan, tidak ada penentangan terhadap gagasan kontroversial, tentang memiliki kemampuan untuk menonaktifkan rudal musuh dalam pertemuan yang membahas proposal partai yang akan dibuat akhir bulan ini untuk revisi strategi keamanan nasional oleh pemerintah.

Tinjauan terhadap pedoman keamanan jangka panjang bertepatan dengan invasi Rusia ke Ukraina, yang telah menambah kekhawatiran China dapat memaksakan reunifikasi dengan Taiwan. Serta kemajuan program rudal balistik Korea Utara, menimbulkan keraguan tentang kemampuan pertahanan Jepang yang sangat bergantung pada militer Amerika Serikat.

Beberapa anggota panel meminta kata-kata selain "kemampuan menyerang musuh" untuk menekankan, cara serangan balik seperti itu adalah untuk pencegahan dan tujuan defensif murni, melansir Kyodo News 12 April.

LDP tampaknya ingin mendapatkan dukungan dari publik serta mitra koalisi junior Komeito, yang berhati-berhati dalam memperoleh kemampuan seperti itu, untuk tujuan kebijakan utama.

Diketahui, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pemerintah akan "memeriksa semua opsi."

Senin pekan lalu, Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi mengatakan akan mempertimbangkan pengajuan anggaran yang lebih besar untuk tahun fiskal berikutnya, guna meningkatkan kemampuan secara drastis untuk menghadapi peningkatan militer China dan ancaman rudal Korea Utara.

Menteri Kishi mengatakan, pihaknya melanjutkan diskus rencana untuk memiliki kemampuan untuk menyerang basis musuh.

"Anggaran pertahanan merupakan indikator utama yang menunjukkan kemauan bangsa. Kami ingin memastikan anggaran yang cukup untuk memperkuat kemampuan pertahanan kami secara drastis untuk tahun anggaran hingga Maret 2024," ujarnya.

Diketahui, anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal saat ini yang berakhir maret 2023 berjumlah 5,4 triliun yen (44 miliar dolar AS), mencatat rekor tertinggi untuk tahun kedelapan berturut-turut dan naik 1,1 persen dari anggaran awal tahun sebelumnya. Ini meningkat selama 10 tahun berturut-turut, dan setara dengan sekitar 1 persen dari produk domestik bruto negara itu.

Dikatakannya, Jerman membuat perubahan kebijakan untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2 persen dari PDB, target untuk setiap anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, menyusul agresi Moskow di Ukraina.

"Negara kita harus memikirkan (tentang langkah serupa) juga," tukas Kishi.

Dia mengatakan Jepang perlu meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan cepat, mengingat lingkungan keamanan regional yang semakin parah.

Menurutnya, Jepang harus memiliki kemampuan seperti menyerang pangkalan musuh untuk meningkatkan pencegahan, sehingga musuh potensial percaya bahwa mereka harus "membayar harga untuk menyerang."

Menteri Kishi menambahkan, akan sangat mahal jika hanya mengejar peningkatan kemampuan untuk mencegat rudal, karena 'teknologi yang berkembang pesat' dari Korea Utara